Pemkab Kuningan Evaluasi Sejumlah Dinas dengan Capaian Kinerja Buruk

Konten Media Partner
24 Agustus 2022 17:17 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Sekda Kuningan, Dr H Dian Rachmat Yanuar MSi. (Dok. Ciremaitoday)
zoom-in-whitePerbesar
Sekda Kuningan, Dr H Dian Rachmat Yanuar MSi. (Dok. Ciremaitoday)
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Ciremaitoday.com, Kuningan – Pemerintah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, kini tengah mengevaluasi sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan kinerja buruk. Langkah ini dilakukan karena ada sejumlah OPD yang belum mencapai target kinerja sesuai RPJMD Kabupaten Kuningan.
ADVERTISEMENT
Adapun beberapa OPD yang telah dikunjungi tim evaluasi sementara ini yakni Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata (Disporapar), Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perhubungan (Dishub), serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).
Sekda Kuningan, Dian Rachmat Yanuar dalam keterangan persnya, Rabu (24/8/2022), mengatakan, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki di sejumlah dinas yang telah dikunjungi. Misalnya saja di Disnakertrans, ada kaitan dengan masih tingginya angka pengangguran terbuka serta bagaimana peningkatan peran Balai Latihan Kerja (BLK).
“Namun permasalahan angka pengangguran ini juga tidak melulu berkaitan dengan kinerja Disnakertrans. Tapi besarnya angka pengangguran disumbang juga dari sektor pendidikan formal,” ujarnya.
Dia berpendapat, banyaknya lulusan SMA dan SMK yang tidak bisa masuk dunia kerja, sebab kemampuan yang dimiliki tidak masuk kriteria dari kebutuhan perusahaan atau lowongan kerja yang ada. Kemudian tingginya angka pengangguran terbuka sebagian juga akibat dampak Pandemi COVID-19.
ADVERTISEMENT
“Misalkan SMK itu kan mempersiapkan para lulusan yang siap kerja. Namun pada kenyataan, passing grade mereka banyak yang tidak masuk saat mengikuti seleksi masuk kerja,” katanya.
Meski kewenangan SMK telah masuk di level pemerintahan provinsi, pihaknya berjanji ke depan akan mendorong agar SMK bisa lebih mempersiapkan para lulusan yang benar-benar siap kerja.
“Bukan kita mencari kambing hitam, tapi mari kita duduk bersama dan membangun kesadaran bahwa salah satu kontributor angka pengangguran ini karena memang lulusan SMK ini belum siap terjun di dunia kerja saat ini,” bebernya.
Dirinya bertekad, pemerintah daerah akan terus membuka lapangan kerja dari berbagai sektor untuk mengimbangi besarnya lulusan SMK di Kuningan. Pemerintah akan terus membuka investasi dengan lapangan kerja padat karya, selain mengembangkan sektor wirausaha.
ADVERTISEMENT
“Jadi untuk penilaian kinerja, saya kira di Disnakertrans sudah ada yang masuk kriteria hijau, bahkan ada yang biru. Namun masih ada satu dua yang merah dan butuh perbaikan," tutupnya.(*)