Tokoh Adat: Harusnya Kapolda Ikut Atasi Pembayaran Honor PON Papua

Tenaga kesehatan PON Papua turun ke jalan. (BumiPapua.com/Katharina)

Jayapura, BUMIPAPUA.COM- Penyelenggaraan PON XX Papua berlangsung sukses. Namun, kesuksesan itu tak dirasakan oleh relawan, tenaga medis hingga kru media center yang sampai saat ini belum menerima honor kerja selama bertugas pada perhelatan PON.

Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Port Numbay, George Awi angkat bicara terkait carut marut pembayaran honor PON Papua.

"Harusnya hak mereka (relawan) dibayarkan. Jangan lagi ada aksi unjuk rasa ke jalan, akibat hak para relawan belum dibayarkan," jelasnya, Selasa (30/11).

Tak hanya itu saja, George Awi yang juga Ondoafi Port Numbay menjelaskan hingga saat ini Panitia Besar PON (PB PON) juga belum membayar hak ulayat tanah masyarakat adat yang digunakan untuk pembangunan infrastuktur PON XX Papua.

Ia ingat betul saat hendak pelaksanaan PON, Kapolda Papua bertemu langsung dengan masyarakat adat, termasuk di Stadion Papua Bangkit, Kampung Harapan yang saat itu akan dilakukan pemalangan.

"Lalu, Pak Kapolda melakukan pendekatan persuasif dengan masyarakat adat sehingga tidak dipalang. Pada waktu itu, Pak Kapolda memberikan jaminan kepada masyarakat adat, soal penggunaan lahan sehingga event empat tahunan itu bisa terlaksana dengan sukses," katanya.

Kata Awi, harusnya saat ini Kapolda Papua juga memberikan jaminan bahwa hak para relawan, tenaga medis hingga kru media center agar pembayaran honor dapat diselesaikan dengan baik. Termasuk untuk pembayaran tanah milik masyarakat adat.

"Tapi sampai detik ini tidak ada perkembangan. Kami mohon kepada Pak Kapolda, apa yang dijanjikan untuk fasilitas masyarakat adat, agar diwujudkan janjinya. Kami berharap carut marut pembayaran honor ini dapat selesai dengan campur tangan Kapolda Papua," harapnya.