KPPN Bojonegoro Gelar Konferensi Pers Kinerja Fiskal APBN Februari 2024

Tangkapan layar Laporan Mingguan Kinerja Fiskal APBN KPPN Bojonegoro. Selasa (20/02/2024) (Aset: Istimewa)

Bojonegoro - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bojonegoro, pada Selasa (20/02/2024) menggelar konferensi pers terkait Laporan Mingguan Kinerja Fiskal APBN minggu kedua Februari 2024 dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Kementerian Negara atau Lembaga (K/L) bulan Januari 2024.

Dari data yang ada terungkap bahwa hingga 16 Februari 2024, antara realisasi pendapatan negara jika dibandingkan dengan belanja negara di wilayah KPPN Bojonegoro masih mengalami defisit sebesar Rp 85,99 miliar.

Hal tersebut disampaikan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara (PTPN) KPPN Bojonegoro, Dwi Ratnasari.

Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara KPPN Bojonegoro, Dwi Ratnasari, saat menyampaikan paparan. Selasa (20/02/2024) (Aset: Istimewa)

Dalam paparannya Dwi Ratnasari menyampaikan bahwa Pendapatan Negara dari kementerian dan lembaga di Kabupaten Bojonegoro dan Lamongan sampai dengan 16 Februari 2024 mencapai Rp 655,51 miliar, atau mengalami pertumbuhan 38,32 persen year on year (yoy).

Sementara untuk penerimaan perpajakan tumbuh sebesar 38,64 persen (yoy), Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tumbuh sebesar 33,62 persen (yoy). Pertumbuhan pendapatan negara tersebut terjadi pada penerimaan cukai sebesar Rp 203,94 miliar atau 70,44 persen, karena adanya kenaikan tarif cukai pada tahun 2024. Sedangkan untuk pajak pertambahan nilai (PPN), mengalami kontraksi dari tahun lalu sebesar Rp 44,99 miliar atau minus 49,69 persen. Dan untuk pajak lainnya turun 8,74 persen.

“Dari keseluruhan komponen pendapatan negara, rata-rata tumbuh positif, namun ada yang mengalami kontraksi, yaitu PPN dan pajak lainnya.” tutur Dwi Ratnasari.

Kemudian untuk belanja negara, menurut Dwi Ratnasari targetnya sangat dinamis, di mana KPPN Bojonegoro diberikan target untuk menyalurkan belanja negara sebesar Rp 7,54 triliun, yang terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 889, 75 miliar dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 6,65 triliun.

“Dari sisi belanja pemerintah pusat, sudah terealisasi Rp 237,90 miliar atau 26,74 persen dari target 2024. Alhamdulillah baik secara nominal atau secara persentase meningkat positif dibandingkan tahun 2023,” kata Dwi Ratnasari.

Dwi Ratnasari menjelaskan bahwa untuk transfer ke daerah (TKD), secara keseluruhan juga tumbuh secara positif. Realisasi TKD sampai 16 Februari 2024 sebesar Rp 503,6 miliar atau 7,57 persen dari pagu TKD tahun 2024. Secara nominal tumbuh Rp 123,35 miliar atau 36, 65 persen.

Menurut Dwi Ratnasari, untuk DAK non fisik bahkan secara persentase itu tumbuh 100 persen di bandingkan tahun 2023. Namun untuk dana bagi hasil dan dana desa (DD), terkontraksi atau menurun dibandingkan tahun 2023. Untuk dana bagi hasil ini menurun 5,06 persen, dan untuk dana desa menurun 47,42 persen.

Dari paparan tersebut, jika dilihat dari sisi realisasi, pendapatan di wilayah KPPN Bojonegoro yang sebesar Rp 655,51 ini belum mampu menutup belanja negara sebesar Rp 741,50 miliar. Sehingga terdapat defisit Rp 85,99 miliar.

“Defisit tersebut akan ditutup dari pendapatan wilayah lain di luar wilayah Bojonegoro dan Lamongan.” kata Dwi Ratnasari.

Selanjutnya Dwi Ratnasari juga memaparkan materi tentang Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Kementerian Negara atau Lembaga untuk bulan Januari 2024.

Dalam paparannya, Dwi Ratnasari menyampaikan empat hal, yaitu Evaluasi penyerapan anggaran belanja dari kementerian dan lembaga (K/L), Evaluasi capaian kualitas pelaksanaan anggaran; Evaluasi dan Asistensi digitalisasi pembayaran belanja negara, dan Langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran dari kementerian dan lembaga (K/L) di Kabupaten Bojonegoro dan Lamongan atau di wilayah KPPN Bojonegoro.

Pada kesempatan tersebut Dwi Ratnasari menyoroti realisasi belanja yang menunjukkan kinerja sangat positif. Ia menyampaikan bahwa pagu alokasi belanja kementerian dan lembaga (K/L) tahun 2024 naik sebesar Rp 27,72 miliar atau meningkat sebesar 3,05 persen dibandingkan tahun anggaran 2023.

Menurutnya, realisasi belanja kementerian dan lembaga (K/L) sampai 31 Januari 2024 sebesar Rp 55,30 miliar atau 5,91 persen dari total alokasi belanja kementerian dan lembaga (K/L) tahun 2024.

“Realisasi belanja K/L tersebut secara persentase mengalami pertumbuhan sebesar 93,07 persen dan secara nominal tumbuh sebesar 98,96 persen.” kata Dwi Ratnasari.

Dwi Ratnasari mengungkapkan bahwa secara pertumbuhan, realisasi nominal maupun persentase dari tiga jenis belanja (belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal), menunjukkan kinerja yang sangat positif

Untuk belanja pegawai, secara realisasi nominal meningkat 27,28 persen, dan secara persentase meningkat 24,64 persen. Untuk belanja barang, secara realisasi nominal meningkat 530,10 persen, dan secara persentase meningkat 492,39 persen. Bahkan untuk belanja modal secara realisasi nominal meningkat 3.811,05 persen, dan secara persentase meningkat 8.059,28 persen.

“Ini kinerja yang luar biasa bagi kami. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh satuan kerja yang telah berupaya memberikan kinerja terbaik, sehingga belanja negara di wilayah Bojonegoro dan Lamongan dapat disalurkan lebih cepat,” kata Dwi Ratnasari. (red/imm)

Editor: Imam Nurcahyo

Publisher: Imam Nurcahyo

Story ini telah di-publish di: https://beritabojonegoro.com