Sah, APBD Kepri 2023 Ditetapkan Sebesar Rp 4,111 Triliun

APBD Kepri tahun 2023 disetujui Rp 4,111 Triliun (Foto: Ist)

Tanjungpinang, Batamnews - Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kepulauan Riau (Kepri), Tahun Anggaran (TA) 2023 disetujui oleh DPRD Kepri untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Persetujuan APBD 2023 tersebut di dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kepri bersama Pemprov Kepri, Rabu (23/11/2022).

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengatakan, APBD Kepri 2023 ditetapkan sebesar Rp 4,111 triliun. Jumlah itu mengalami kenaikan Rp 631 miliar atau naik 15,34 persen dibandingkan dengan APBD Murni 2022 sebesar Rp 3,870 triliun.

Baca juga: Cegah Kasus Corona Naik Lagi di Kepri, Satgas Minta Operator Kapal Tolak Penumpang Tak Pakai Masker

Untuk masing-masing kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah disebutkan Pendapatan Daerah 2023 diproyeksikan sebesar Rp 3,995 triliun. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 14,80 persen dibandingkan dengan target APBD Murni 2022 atau meningkat Rp 515 miliar.

Lalu estimasi Pembiayaan Daerah T.A 2023 sebesar Rp 115 miliar.

"Belanja Daerah pada APBD 2023 ditetapkan sebesar Rp 4,111 triliun, mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar Rp 631 miliar," katanya.

Keseluruhan tahapan penyusunan Rancangan APBD 2023 yang dilakukan telah melalui proses pembahasan yang sangat intens serta menguras waktu, tenaga dan pikiran.

Baca juga: Kepri Pamerkan Kerupuk Gonggong hingga Ikan Teri di Hari Ikan Nasional 2022 Sulteng

Masukan-masukan yang telah disampaikan oleh DPRD Kepri merupakan stimulan positif demi meningkatkan pembangunan di Provinsi Kepri.

Tentunya ini semua berkat kerja keras semua pihak. Maka dia mengungkapkan terima kasih kepada seluruh Fraksi, Komisi, serta Badan Anggaran DPRD Kepri atas saran dan masukan dalam pembahasan Ranperda APBD Kepri 2023 ini sehingga ranperda ini dapat disetujui bersama sesuai jadwal yang telah ditentukan.

"Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah, serta semua pihak yang terlibat dalam proses pembahasan Ranperda ini, termasuk para Kepala OPD bersama jajarannya yang telah memberikan dukungannya sehingga pembahasan Ranperda ini dapat diselesaikan dengan baik," ucapnya.

(ary)

Baca berita lainnya di www.batamnews.co.id

Berita ini pertama kali terbit di