Dilema Kebijakan Politik dan Lingkungan Hidup

Berkurangnya lahan terbuka hijau akibat urbanisasi di Jakarta. Foto: Anis Karmila (Dok. Pribadi)

Dalam perjalanan sejarah manusia, kebijakan politik yang diputuskan tanpa memperhitungkan ilmu sains sering kali membawa dampak yang merugikan, baik bagi lingkungan maupun masyarakat secara keseluruhan. Contoh kasus yang sering disebut adalah era Mao Zedong di Tiongkok, di mana kebijakan politik radikal sering kali melebihi batas kebijakan berbasis ilmu pengetahuan.

Kebijakan politik Mao Zedong, seperti "Revolusi Kebudayaan", menekankan pada kepentingan ideologis tanpa mempertimbangkan konsekuensi ilmiah. Hal ini menyebabkan bencana besar, seperti kelaparan massal yang melanda negara itu. Pengetahuan ilmiah tentang pertanian, produksi pangan, dan manajemen sumber daya alam tidak menjadi pertimbangan utama dalam mengambil keputusan politik. Akibatnya, jutaan nyawa melayang dan ekosistem terkoyak.

Tantangan yang kita hadapi saat ini, termasuk revolusi industri yang merusak lingkungan, eksploitasi tambang dan lahan ekosistem, serta perubahan iklim, semakin menggarisbawahi pentingnya mengintegrasikan ilmu pengetahuan ke dalam kebijakan politik. Kita harus belajar dari kesalahan masa lalu dan memperbaiki langkah-langkah kita ke depannya.

Salah satu contoh konkret adalah konvensi Rotterdam. Konvensi ini menjadi landasan hukum internasional yang mengatur perdagangan bahan kimia dan pestisida berbahaya. Dengan dasar pengetahuan ilmiah tentang efek berbahaya dari zat-zat tersebut terhadap kesehatan manusia dan lingkungan, konvensi ini menempatkan kendali yang lebih besar terhadap bahan-bahan yang dapat membahayakan kehidupan.

Di tingkat nasional, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi tonggak penting dalam upaya menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Undang-undang ini menekankan pada perlunya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta mengatur tentang tanggung jawab hukum bagi pelanggaran terhadap lingkungan hidup.

Namun, dalam realitasnya, sering kali kebijakan politik masih lebih condong kepada proyek-proyek strategis nasional tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan hidup. Meskipun membanggakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, proyek-proyek tersebut sering kali merusak ekosistem yang rentan dan memperburuk perubahan iklim.

Perlu diakui bahwa menyeimbangkan antara proyek strategis nasional dan perlindungan lingkungan hidup bukanlah tugas yang mudah. Pemerintah sering kali dihadapkan pada tekanan politik, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, untuk memprioritaskan pertumbuhan ekonomi di atas segalanya. Namun, perlu disadari bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak berkelanjutan akan berujung pada kerugian jangka panjang bagi manusia dan planet ini.

Solusi untuk dilema ini terletak pada kolaborasi antara para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, bisnis, masyarakat sipil, dan lembaga ilmiah. Kita perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya memasukkan ilmu pengetahuan ke dalam proses pembuatan kebijakan politik. Para pemimpin politik juga harus lebih mendengarkan saran dari para ilmuwan dan ahli lingkungan dalam mengambil keputusan.

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas juga menjadi kunci. Masyarakat harus diberi akses yang lebih besar terhadap informasi tentang proyek-proyek strategis nasional dan dampaknya terhadap lingkungan. Mekanisme kontrol independen perlu dibentuk untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar berdasarkan pada pengetahuan ilmiah dan kepentingan jangka panjang masyarakat.

Pendidikan juga memiliki peran yang sangat penting dalam mengubah paradigma masyarakat terhadap hubungan antara kebijakan politik dan lingkungan hidup. Generasi masa depan harus dilengkapi dengan pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang kompleksitas masalah lingkungan, sehingga mereka dapat menjadi agen perubahan yang berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan planet ini.

Dalam menghadapi tantangan masa depan, kita tidak boleh lagi mengulangi kesalahan yang sama seperti yang terjadi pada masa lalu. Kebijakan politik harus didasarkan pada ilmu pengetahuan yang solid dan pertimbangan yang matang terhadap konsekuensi lingkungan. Hanya dengan cara ini, kita dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan mewariskan planet ini kepada generasi mendatang dalam kondisi yang lebih baik.