104.779 Petani Sawit Swadaya di Sumsel Terdampak Pelarangan Ekspor Minyak Goreng

Aktivitas petani sawit, Foto: Abdul Latif/kumparan

Sejak Pemerintah resmi melarang ekspor minyak goreng dan turunannya termasuk CPO, hal itu berimbas pada penghasilan petani sawit di Sumatera Selatan (Sumsel), khususnya petani non mitra atau swadaya.

Kabid Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Dinas Perkebunan Pemprov Sumsel, Rudi Arpian, mengatakan hampir di seluruh Kabupaten dan kota di Indonesia sebagai penghasil sawit, termasuk di Sumsel.

“Ada sekitar 104.779 Kepala Keluarga petani non mitra atau swadaya yang terimbas langsung dari pelarangan ekspor CPO dan turunannya, hingga terjadi penurunan harga Tandan Buah Segar (TBS),” katanya, Rabu (18/5).

Dia menyebut, produksi CPO Indonesia tahun 2021 sebesar 49,71 juta ton, ekspor 23,69 juta ton dan konsumsi dalam negeri 16,76 juta ton, atau surplus 9,25 juta ton.

Sementara industri di tanah air belum bisa menampung seluruh produksi CPO, sehingga terjadi penumpukan, surplus yang sangat besar dan berakibat tangki timbun atau penampung di PKS rata rata hampir penuh

“Mata rantai pemasaran TBS non mitra melewati 2-3 agen pengumpul sampai ke PKS, sehingga harga beli anjlok antara 40 persen hingga 70 persen,” katanya.

Pada kondisi normal petani non mitra akan menjual kepada PKS yang membeli dengan harga lebih tinggi, namun sejak pelarangan ekspor agen menghentikan pembelian harga TBS karena risiko kerugian cukup tinggi

“Ini petaka bagi petani non mitra atau swadaya yang terdampak langsung dari penghentian ekspor CPO dan turunannya, sementara petani plasma masih terlindungi harga TBS,” katanya.

Jika kondisi ini berlanjut terus maka pekebun mitra juga akan terdampak karena kapasitas tangki timbun PKS akan penuh sehingga PKS tidak membeli TBS perkebunan lagi

Sebagaimana diketahui CPO di tangki timbun tidak bisa disimpan terlalu lama karena akan menurunkan mutu terjadi peningkatan Asam Lemak bebas (ALB) sehingga harus diolah lebih lanjut, dengan demikian pelarangan ekspor juga berdampak langsung kepada PKS terutama di sentra sawit yang belum ada industri hilirnya

Imbas lainnya adalah apabila PKS menghentikan pembelian TBS maka petani tidak melakukan panen sawitnya lagi dan membiarkan TBS nya busuk dan dapat merusak tanaman sawit dan berpengaruh ke produksi berikutnya.

Akibat jangka panjang dibutuhkan biaya dan waktu untuk perawatan tanaman sawit bila kondisi sudah normal. Apalagi saat ini harga pupuk sangat tinggi sehingga makin membuat petani sawit tambah terpuruk.

Solusi yang terbaik saat ini adalah komitmen semua pemangku kepentingan dan pencabutan larangan ekspor, segera benahi tata niaga minyak goreng sehingga tercapai harga yang diinginkan pemerintah.

Selain itu, hilirisasi di seluruh Provinsi Penghasil sawit dengan menggunakan dana BPDPKS agar kejadian ini tidak berulang lagi. Untuk PKS yg membeli TBS dari petani non mitra kita himbau untuk tidak memberikan harga yg semena mena tapi utk petani Mitra akan ditindak tegas jika PKS membeli dibawah harga ketetapan

Untuk itu momentum harga rendah ini dihimbau petani non mitra segera membentuk KUD/Kelompok dan akan difasilitasi untuk bermitra dg PKS terdekat. Dengan demikian petani non mitra akan mendapat kepastian harga serta PKS akan mendapatkan kepastian pasokan

“Mudah-mudahan dengan kemitraan ini harga yg tidak wajar yg diterima petani non mitra tidak terulang kembali,” katanya.