Rekonstruksi Konstitusi Dalam Kekuasaan

Sumber Photo : Pixabay.com

Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sudah mengatur jalur dan alur konstitusi bernegara. Dari kepemimpinan dalam bernegara sampai menjadi masyarakat yang ditaatkan oleh konstitusi dan akhirnya sudah menjadi tanda tanya kerakyatan. Legislatif sudah diwakilkan dengan sepenuh kepercayaan dalam membuat keputusan namun realita demokrasi saat ini belum mencapai titik keberhasilan bangsa rakyat indonesia, pemilu yang seharusnya sudah dikibarkan awal pemanasan namun wacana peniduran kembali sudah didengarkan.

Konstitusi sudah menempatkan alur hukum yang mutlak namun tanda-tanda keluarnya jalur konstitusi sedang ditapaki. Huru-hara penundaan pemilu sedang digemborkan ditengah masyarakat, isu-isu politis sedang dibakar abis-abisan, namun angka pada harga minyak goreng yang menjadi unsur pangan masyarakat Indonesia masih memuncak dengan situasi langkahnya.

Media dan Civil Society sedang berada pada tilik balik bahan bakar demokrasi. Politik yang dijalankan oleh konstitusi, institusi serta kebangsaan sudah menapak jalan yang Panjang, penuh dengan perubahan dan amandemen konstitusi sampai dengan reformasi demokrasi. Kekuatan-kekuatan politik dipetakan secara baik dalam lingkup oposisi atau koalisi. Pembangunan atau infrastruktur digencar dengan kata sebaik-baiknya. Biaya yang besar akan menjadi tantangan negara ini dalam membangun pusat rumah yang baru, geopolitik dan narasi politik menjadi pemetaan dalam menilik baik buruknya Tindakan itu.

Perjalanan konstitusi di topang dengan Tindakan ketatanegaraan bangsa ini, masalah-masalah demokrasi penuh dengan warna terang yang menyilaukan pandangan, bahkan media pun menjadi tawar dari rasa kebenaran.

Pemilu yang menjadi regenerasi kepemimpinan bangsa seakan ditelaah dengan maksud yang berbeda. Para bahan bakar politik pun sudah tidak menentu ke mana arahnya, konstitusi, Institusi, Agama, Local Wisdom, Global serta Ideologi belum berada pada titik yang sempurna. Konstitusi yang sedang berada di ujung tanduk kebangsaan seakan segera jatuh ataupun tertusuk jika kepemimpinan yang ada berjalan pada Hasrat kekuasaan kapital yang otoritas.

Konstitusi yang berada pada Tarik ulur kekuasaan sedang dimainkan oleh para politikus yang ada, partai politik yang masing-masing menentukan arah untuk perpanjangan kekuasaan atau melaksanakan pergantian kekuasaan sesuai konstitusi. Dari parpol yang memegang kendali arah politik dengan kebijakan dan juga keputusan dari Ketua-ketua umum partai tersebut masih saling menggugat kebenaran.

Dibalik huru-hara politik kenegaraan ini, masyarakat berada pada titik yang tidak menentu. Oligarki yang merusuhkan suasana keadilan, mafia-mafia bahan dapur mulai menggila dengan kapitalismenya serta naungan keamanan rakyat pun masih banyak silsilah oligarki. Tolak ukur keberhasilan bangsa ditentukan dengan tercapainya intisari kebangsaan, nilai, sistem dan bentuk yang menjadi landasan dasar dari dasar negara serta pelaku institusi, konstitusi sampai ke Local wisdom yang sampai pada titik keberhasilan.

Konstitusi atau kekuasaan masih menjadi motif untuk berpartisipasi di dalam demokrasi, rekonstruksi internal eksternal sistem diperlukan sebagaimana agar jalur dari perjalanan kenegaraan serta kebangsaan selalu berpacu pada konstitusi yang sebenarnya. Kekuasaan yang seharusnya berjalan diatas tanah konstitusi perlu di revitalisasi kembali dari segi sistem, nilai serta bentuknya agar konstitusi kenegaraan serta kebangsaan tidak kalah oleh haus kekuasaan kaum kapitalis otoriter yang bertopeng nasionalis demokrasi.