Ribuan Korban Gempa Palu Masih Menunggu Kepastian Jadup dari Kemensos

Massa aksi yang merupakan korban gempa Palu membentangkan poster dalam aksi menuntut bantuan Jadup dari Kementerian Sosial, Kamis (19/9), di depan Kantor Dinas Sosial Palu. Foto: Ikram/PaluPoso

Sebanyak 2.160 Kepala Keluarga (KK) di Kelurahan Palupi, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Sulawesi Tengah, masih menunggu kepastian penyaluran jaminan hidup (Jadup) dari Kementerian Sosial RI.

" 2.160 jiwa ini akan diusulkan sebagai data tambahan penerima Jadup," kata Sekjen Pasigala Center, M. Khadafi Badjerey, usai melakukan pertemuan bersama perwakilan massa aksi dan Plt. Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kota Palu, di ruang kerjanya, Kamis (19/9).

Ia mengatakan, data 2.160 KK ini nantinya akan diverifikasi dan divalidasi kembali oleh pihak kelurahan, untuk kemudian dimasukkan dalam format pengisian Kemensos. Selanjutnya akan diserahkan kembali dalam bentuk hard copy dan softcopy kepada Dinsos Kota Palu.

" Jadi dalam waktu dekat ini, pihak kelurahan akan mengumpulkan warga terdampak untuk dilakukan verifikasi dan validasi, " katanya.

Dalam pertemuan tersebut katanya, juga disepakati penundaan penerimaan Jadup dalam waktu dekat ini bagi 21 KK di Kelurahan Palupi. Penundaan ini dilakukan agar tidak terjadi konflik sosial ditengah masyarakat. Karena hasil validasi Dinsos, hanya puluhan KK saja yang dimasukkan dalam data valid. Sedangkan kenyataannya, ribuan warga terdampak bencana.

" Sementara ribuan warga terdampak sudah berulang kali menyerahkan Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK), baik kepada RT/RW setempat maupun kelurahan," ujarnya.

Massa aksi yang merupakan korban gempa Palu mendatangi Kantor Dinas Sosial Kota Palu. Mereka mempertanyakan dana Jadup dari Kementerian Sosial RI, Kamis (19/9). Foto: Ikram/PaluPoso

Salah satu warga terdampak bencana Palu, Abdul Kadir Musa, mengaku walau rumah yang ditinggalinya telah hancur, namun Ia bersama keluarganya tidak masuk dalam daftar penerima jadup.

Selain itu, kata dia, dari ribuan warga terdampak di Kelurahan Palupi, BTN Puskud Palupi termasuk paling parah terdampak bencana. Sementara huntara yang tersedia hanya puluhan bilik sehingga tidak bisa menampung warga terdampak bencana secara keseluruhan.

Irfan menimpali, sebagai warga terdampak bencana, rumahnya hancur dan tidak bisa ditempati. Ia mengakui sudah berupaya mendapatkan huntara tapi tidak berhasil. Sehingga, ia merasa pemerintah tidak memperhatikannya karena sudah tidak mendapat huntara dan juga tidak mendapatkan Jadup.

" Berarti sudah dua kali rugi, ke mana lagi harus mengadu," katanya.

Plt. Kadinsos Kota Palu, Muh. Nur Sidik, mengatakan pihaknya akan menerima penginputan data dari kelurahan jika sudah dalam bentuk format Kemensos.

" Data ini nantinya akan didorong ke Dinsos Provinsi, bersama-sama warga dan Pasigala Center untuk diperjuangkan, " katanya.

Kontributor: Ikram