Kelola Perikanan Darat Harus Berbasis Wilayah

Kelola Perikanan Darat Harus Berbasis Wilayah

Potensi sektor perikanan di Indonesia sangat tinggi dalam memenuhi kebutuhan pangan negara. Sumberdaya perikanan sangat melimpah baik dari segi kuantitas maupun diversitas. Selain di laut, ikan juga banyak dibudidayakan di air tawar oleh masyarakat. Sayangnya potensi ini memang belum dimanfaatkan secara optimal.

“Pendekatan pengelolaan perikanan yang dilakukan pemerintah lebih kepada peningkatan produktivitas hasil tangkapan. Padahal masyarakat memiliki kearifan lokal dalam mengelola perikanan, baik di pesisir maupun perairan darat. Pengelolaan berbasis masyarakat ini sangat mengedepankan pada keberlanjutan ekologi,” ungkap Dr Dedi Supriadi Adhuri dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dalam Webinar Highland to Ocean (H2O) (27/6) yang digelar oleh Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan (MSP), Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) IPB University.

Menurutnya, pengelolaan perikanan berbasis masyarakat belum banyak didukung oleh regulasi pemerintah. Padahal pengelolaan perikanan ini selalu menerapkan praktik-praktik pengelolaan berbasis keberlanjutan lingkungan. Misalnya adalah lubuk larangan di Jambi, Riau dan Sumatera Barat atau Sistem Sasi Ikan di Maluku.

“Praktik ini harus didukung dan dikuatkan agar bisa lestari di masyarakat. Metode yang bisa digunakan adalah dengan mengidentifikasi strategi dan pengetahuan melalui dialog-dialog dengan komunitas lokal. Selanjutnya pengetahuan lokal ini bisa kita kembangkan dengan perkembangan sains dan penguatan kelembagaan,” tambahnya.

Sementara itu Dr Gatot Yulianto, dosen IPB University dari Departemen MSP menyebutkan bahwa pengelolaan perikanan darat di Indonesia harus berbasis wilayah. Setiap daerah memiliki keragaman ekosistem dan spesies serta kondisi sosial ekonomi yang berbeda. Sehingga penting untuk membuat pengelolaan perikanan berbasis komunitas lokal.

“Ke depannya, tantangan pengelolaan perikanan adalah penyesuaian regulasi dengan sistem adat yang ada di masyarakat. Perlu juga pemberian hak kepada masyarakat untuk bisa mengelola dengan tujuan pemanfaatan dan konservasi. Selain itu, perlu juga riset pengelolaan dan aksi dari multipihak,” ungkapnya.

Kegiatan diskusi diakhiri dengan pemaparan dari adalah Dr Fauzan Ali, Kepala Pusat Penelitian Limnologi LIPI yang menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang memburuk bisa dikuatkan dari potensi perikanan. Menurutnya Indonesia memiliki potensi perikanan air tawar yang besar untuk kesejahteraan bangsa.

“Lahan budidaya ikan sebanyak 2.2 juta hektar dengan jumlah danau 5718 dan ada lebih dari 1300 jenis ikan. Keragaman ini merupakan potensi yang luar biasa jika dimanfaatkan secara optimal. Perlu adanya peningkatan pengelolaan berbasis kearifan lokal masyarakat dari segi manajemen dan sains teknologi,” tutupnya. (NA/Zul)

Keyword: Pengelolaan Perikanan, Kearifan Lokal, MSP FPIK IPB University, dosen IPB, perikanan darat