Kejari Sesalkan Sikap Legislator Manado Periode 2014-2019 Soal TGR Rp 6 Miliar

Kepala Kejaksaan Negeri Manado Maryono SH.MH

MANADO - Sikap tidak kooperatif yang ditunjukan anggota DPRD Kota Manado periode 2014-2019, terkait dengan pembayaran kerugian negara yang juga biasa disebut TGR disesalkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Manado, Maryono SH.MH.

Dikatakannya, tindakan ini justru menimbulkan kerugian negara dua kali.

Maryono menyebutkan, pihaknya masih memberikan kesempatan kepada para Anggota DPRD Kota Manado tersebut untuk segera melakukan pembayaran kerugian negara dengan total mencapai Rp 6 miliar tersebut.

"Tentunya saya sangat menyesalkan sikap yang tidak kooperatif seperti ini. Sudah jelas kerugian negara yang ditimbulkan oleh kelebihan bayar biaya transportasi dan tunjangan perumahan ini sudah diterima oleh anggota DPRD, sehingga harus dikembalikan ke kas negara," kata Maryono.

Maryono menjelaskan, dari 40 anggota DPRD Kota Manado periode 2014-2019, baru enam orang saja yang tercatat membayarkan uang ganti kerugian negara ke kas daerah sebagaimana petunjuk dari pihak Kejaksaan.

“Dari 40 anggota terus terang belum semua (mengembalikan) karena sebagian sudah tidak menjabat lagi. Baru enam orang jumlahnya 400 juta,” kata Maryono.

Sebelumnya, kasus kerugian negara yang disebabkan oleh Anggota DPRD Kota Manado ini bersumber dari masuknya tunjangan perumahan dan transportasi untuk 40 anggota periode 2014-2019. Saat itu, tak hanya sewa rumah dan kendaraan, ternyata ada item biaya BBM dan supir untuk transportasi dan beli mebeleur, pembantu hingga listrik dan gas dimasukan untuk service para anggota DPRD Manado ini.

Item-item tambahan inilah yang membuat pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan rekomendasi menghapus item-item tersebut. Namun, entah mengapa anggaran itu tetap ada dan dibayarkan full.

anes tumengkol