Bawaslu Minta Pemkot Tak Intervensi Data Pemilih di Pilkada Manado

Komisioner Bawaslu Manado, Taufiq Bilfaqih

MANADO - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta Pemerintah Kota Manado untuk tidak lebih jauh melakukan intervensi data pemilih, mengingat pada pelaksanaan Pilkada Manado tahun 2020 ini, salah satu peserta adalah istri dari Wali Kota Manado.

Bawaslu beranggapan, hal ini justru bisa menimbulkan opini liar yang akan berkembang di tengah masyarakat, jika terjadi agenda mobilisasi massa, karena adanya perubahan data pemilih antara DP4 milik Pemerintah Kota Manado dan DPS yang telah diplenokan oleh KPU Kota Manado.

Komisioner Bawaslu Manado, Taufiq Bilfaqih mengatakan, alangkah baiknya, Pemerintah Kota Manado menyerahkan data pemilih potensial yang ada di Pemkot Manado ke Pemerintah Pusat, sehingga ada rekomendasi nasional untuk KPU Kota Manado melakukan pemutakhiran data.

"Apalagi, tahapan DP4 sudah berakhir, dimana telah dilakukan Coklit KPU dari hasil DPT 2019 dengan DP4, dimana kini telah ada yang namanya DPS atau Daftar Pemilih Sementara," kata Bilfaqih.

Menurut Bilfaqih, KPU memang wajib untuk melindungi hak pilih setiap warga. Namun demikian, harus ada mekanisme yang terarah, mengingat ada tahapan-tahapan pada Pilkada yang harus ditaati.

"Kami, Bawaslu mengingatkan Dukcapil agar membantu KPU dalam hal melakukan analisa data bermasalah seperti orang meninggal, pindah domisili, TNI/Polri, di bawah umur dan sebagainya. Sementara terkait penambahan, jauh lebih baik berkoordinasi dengan jajaran tingkat pusat," tutur Bilfaqih kembali.

Sekadar diinformasikan, Senin (5/10) kemarin, Pemerintah Kota Manado menggelar FGD terkait pemutahiran data pemilih dengan DP4, dimana maksud agenda tersebut agar penyelenggara dan stakeholder memiliki kesepakatan bersama terkait data pemilih yang berbeda. Data pemilih sendiri memiliki selisih 26 ribuan antara DPS yang sudah ada di KPU dan DP4 yang dimutahirkan oleh Pemkot Manado.

manadobacirita