KPU Sebut Dalil BPN Tak Jelas

Kuasa Hukum KPU, Ali Nurdin, menjelaskan tuduhan terkait DPT invalid sebesar 18 juta orang dan DPT ganda sebanyak 6 juta orang dianggap tak berdalih jelas. Sebab, pemohon tak bisa menguraikan dengan jelas siapa saja mereka, kepada siapa mereka menentukan pilihannya, hingga apa pengaruhnya terhadap perolehan suara Prabowo-Sandi.

"Tuduhan pemohon mengenai data invalid di 34 provinsi tidak jelas, karena pemohon tidak menguraikan berapa data invalid untuk masing-masing kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, dan TPS di seluruh Indonesia," jelas Ali.

Simak selengkapnya di sini