Kepala BPJPH Ingatkan Pentingnya Kehalalan Produk: Modern Civilization

Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan (tengah) dan VP General Secretary Danone Indonesia, Vera Galuh Sugijanto (kiri) dalam acara Buka Puasa bersama Danone Indonesia di Jakarta pada Jumat (14/3/2025). Foto: Gitario Vista Inasis/kumparan

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan, menekankan pentingnya kehalalan sebuah produk. Menurut dia, halal saat ini bukan hanya sebuah syarat untuk memenuhi syariat Islam melainkan telah bertransformasi menjadi gaya hidup bahkan peradaban modern atau modern civilization.

"Halal telah bermertamorfosa menjadi modern civilization, halal is lifestyle, halal telah menjadi gaya hidup. Kenapa saya katakan demikian, riset yang mengatakan itu," ujar dia dalam acara buka puasa bersama Danone yang digelar di Jakarta pada Jumat (14/3).

Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan (kanan) dan VP General Secretary Danone Indonesia, Vera Galuh Sugijanto (kiri) dalam acara Buka Puasa bersama Danone Indonesia di Jakarta pada Jumat (14/3/2025). Foto: Gitario Vista Inasis/kumparan

Dalam sebuah riset yang ia lakukan, ditemukan fakta bahwa industri halal terbesar dunia saat ini dipegang oleh China dengan angka ekspor produk halalnya yang mencapai USD 32 miliar.

"Angka berikutnya ada Amerika. Ada Brasil di sana, ada Prancis di sana, ada Hungaria di sana, ada Korea di sana, ada Jepang di sana. Jadi hal-hal ini adalah sebuah modern civilization. Jadi, kalau kita tidak ikut halal, kita ketinggalan," ungkap dia.

Ahmad mengatakan, meski Indonesia menjadi salah satu negara mayoritas Muslim, saat ini masih sedikit pelaku usaha yang produknya tersertifikasi halal. Mengutip data dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), saat ini baru 3% saja pelaku usaha yang sudah tersertifikasi.

Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan (tengah) dan VP General Secretary Danone Indonesia, Vera Galuh Sugijanto (kiri) dalam acara Buka Puasa bersama Danone Indonesia di Jakarta pada Jumat (14/3/2025). Foto: Gitario Vista Inasis/kumparan

"Ini saya ambil data yang sebagian besarnya dari KADIN. Dari laporannya di 2024 terakhir. Dari 66 juta pelaku usaha itu, baru 2,3 juta yang tersertifikasi halal. Angka ini, kan, sangat menyedihkan, ya. Hanya 3 persen, ya," kata dia.

Oleh karena itu, ia pun menyayangkan posisi Indonesia yang seharusnya bisa menjadi pemain teratas dalam industri halal justru harus tersisih dengan negara-negara lain di dunia.

"Negara dengan sebegini besar penduduknya sekitar 87-88 persennya Muslim dari 270 juta jiwa ini, kok, kalah dengan negara-negara yang saya sebutkan tadi. Bukan berarti kita enggak halal, ya, kita enggak tertib halal," katanya.

Ilustrasi halal. Foto: Shutterstock

Beradasarkan laporan CNBC, terungkap bahwa nilai transaksi halal di dunia tahun 2024 mencapai Rp 20.644 triliun per tahun.

"Share kita di situ hanya 637, hanya tiga persen, tetapi positifnya kita baru bergerak tiga persen saja tapi sudah masuk ranking 8. Bagaimana kalau kita sudah 10 persen, sudah 50 persen maka kita akan menjadi ranking dunia dalam industri halal," katanya.

Kemudahan Sertifikasi Halal

Karena itulah, Haikal menekankan diperlukan adanya sosialisasi yang masif dan juga kolaborasi dari berbagai pihak termasuk stakeholder terkait untuk meningkatkan sertifikasi halal pelaku usaha.

"Artinya kalau hanya BPJPH sendiri bekerja itu sulit, sulit sekali, sangat sulit itu. Bayangkan coba dari Aceh sampai Papua itu semua makanan, minuman mulai obat, kosmetik. Jadi kolaborasi dengan semua pihak itu harus diwujudkan bersama. Ini amanah undang-undang gitu, ya," ungkapnya.

Adapun, hingga akhir tahun ini BPJPH menargetkan ada 3 juta pelaku usaha yang tersertifikasi halal. Untuk memudahkan pelaku usaha memperoleh sertifikasi halal, BPJPH telah melakukan berbagai inovasi mulai dari digitalisasi agar transparan hingga pemanfaatan teknologi terkini yaitu dengan AI atau Arificial Intelligence.

Ilustrasi halal. Foto: Shutterstock

"Kami sudah buat sebuah konsep digitalisasi yang terbaru, terbarukan dengan teknologi Artificial Intelligence yang akan kami launching segera pasca-Lebaran," ujarnya.

Dengan mengakses laman sihalal.go.id, nantinya para pelaku usaha dapat memperoleh sertifikasi halal dalam waktu 24 jam saja.

"Dalam waktu 1x24 jam, sertifikat halal itu bisa dilakukan, selesai dengan bantuan AI untuk self-declare. Artinya enggak ada isu lagi untuk tidak transparan. Enggak ada isu lagi untuk yang mengatakan mahal karena semua ada dalam situs itu," katanya.

Dalam situs tersebut, nantinya seluruh proses sertifikasi mulai dari tahapan, biaya dan lain sebagainya.

Ilustrasi halal. Foto: Tara12/Shutterstock

Bagi mereka yang tidak mau menunggu tersedia juga pilihan sertifikasi berbayar yang ditentukan dengan jenis usahanya masing-masing.

"Untuk usaha kecil biaya sertifikasinya mulai dari Rp 230 ribu. Adapun rincian biayanya adalah Rp 150 ribu untuk jasa pendamping. Kalau usahanya sudah meningkat omsetnya 20 ribuan itu cuma Rp 650 ribu. Kalau usahanya sudah besar, sudah sekala menengah omsetnya Rp 5 miliar ke atas. Usahanya besar sekali, nih. Omsetnya di atas Rp 10 miliar ini hanya Rp 12,5 juta," jelasnya.

Ia pun menegaskan tidak ada biaya sertifikasi halal yang mahal bahkan sampai bermiliar-miliaran atau triliunan.

"Jadi angka yang menunjukkan triliun, triliun, miliar-miliar itu, kenapa? Nah, itu sudah kami usut, kami panggil, kami proses dan yang akan kami peringati, dan kami membawa perangkat hukum karena lambat laun nama BPJPH yang kurang bagus gara-gara biaya pengurusannya mahal. Nah, hasil survei kami juga menunjukkan kekhawatiran itu," pungkasnya.