ZTE Tidak Bisa Perbaiki Toilet di Kantornya Akibat Sanksi AS

Stan ZTE di MWC 2017. (Foto: REUTERS/Paul Hanna)

Perusahaan teknologi ZTE mengaku tidak bisa memperbaiki toilet yang rusak di kantornya di Shenzhen, China. Mereka beralasan bahwa larangan pakai teknologi AS sejak April lalu menjadi penyebabnya.

Menurut laporan Southern China Morning Post, ZTE kesulitan untuk mengganti urinoir yang rusak di fasilitas toiletnya, karena alat tersebut ternyata dibuat oleh American Standard, produsen peralatan sanitasi asal New Jersey, AS.

"Kami tidak diizinkan untuk membeli komponen atau aksesori AS," kata seorang sumber terdekat South China Morning Post. ZTE sendiri belum memberikan keterangan resmi perihal isu ini.

Sebuah foto yang dibagikan di situs mikroblog China, Weibo, menunjukkan catatan di atas urinoir yang rusak. Lembar pengumuman itu tertulis perusahaan tidak dapat membeli suku cadang untuk memperbaiki toilet karena larangan ekspor.

Kemudian memo tersebut, yang telah diverifikasi oleh karyawan ZTE, juga mengucapkan permintaan maaf atas kerusakan urinoir dan berjanji akan segera memperbaikinya dan bisa beroperasi setelah larangan dicabut.

Nasib ZTE tidak pasti

ZTE menerima sanksi larangan memakai teknologi dari AS akibat ketahuan melanggar aturan menjual produk teknologi ke Iran dan Korea Utara yang dilarang.

Perusahaan asal China itu setuju untuk membayar lebih dari 1 miliar dolar AS dan menghukum para pegawainya yang terlibat. Namun Departemen Perdagangan AS mengatakan bahwa mereka gagal memperbaiki rencananya, serta memberlakukan larangan ekspor selama tujuh tahun pada April 2018.

Donald Trump. (Foto: REUTERS/Kevin Lamarque)

Pada bulan Mei lalu, Presiden AS Donald Trump berencana untuk menghentikan larangan tersebut, dan Departemen Perdagangan AS membuat kesepakatan di mana ZTE setuju untuk membayar denda tambahan, memasang petugas kepatuhan AS, dan mengganti dewan perusahaannya.

Namun, meskipun kesepakatan itu bergerak maju, nasibnya kembali tidak pasti setelah Senat AS mengeluarkan RUU pertahanan yang akan mengembalikan larangan tersebut.