Ribut-ribut Facebook dan Twitter soal Kicauan Donald Trump

CEO Twitter Jack Dorsey dan CEO Facebook Mark Zuckerberg. Foto: Reuters

Kicauan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang ditandai menyesatkan oleh Twitter berbuntut panjang. Kejadian itu turut menjadi perhatian CEO Facebook Mark Zuckerberg yang kritik kebijakan Twitter terhadap respons cuitan Trump.

Menurut Zuckerberg, Facebook sebagai platform media sosial tidak berhak menjadi penentu kebenaran ucapan seseorang disampaikan di jejaring sosial. Ia mengatakan, komentar Trump tersebut tidak melewati batasan di Facebook yang dianggap melanggar aturan pemilihnya.

"Saya pikir, kami memiliki kebijakan yang berbeda dengan Twitter dalam hal ini," ujar Zuckerberg dalam kepada Fox News, seperti dikutip Reuters.

"Saya sangat percaya bahwa Facebook tidak seharusnya menjadi penentu kebenaran dari semua yang dikatakan orang di online. Secara umum, perusahaan swasta, khususnya perusahaan platform, tidak mengambil posisi itu," tambahnya.

Facebook punya kebijakan yang berbeda dengan Twitter soal menghapus konten yang melanggar kebijakan layanan mereka. Tidak seperti Twitter, Facebook menggunakan pengecekan fakta melalui mitra media, sehingga platform-nya tidak perlu mengambil keputusan.

Menanggapi serangan bos Facebook, CEO Twitter Jack Dorsey juga angkat suara. Dorsey mengatakan, memberi label pada tweet dengan cek fakta tidak membuat perusahaan media sosial menjadi penentu kebenaran.

Fitur cek fakta tersebut tidak hanya menghubungkan pernyataan yang meragukan, tapi menunjukkan informasi yang masih diperdebatkan, sehingga pengguna dapat menilai sendiri.

"Niat kami adalah untuk menghubungkan titik-titik pernyataan yang saling bertentangan dan menunjukkan informasi dalam perselisihan sehingga orang dapat menilai sendiri. Lebih banyak transparansi dari kami sangat penting sehingga orang dapat dengan jelas melihat mengapa di balik tindakan kami," tulis Dorsey pada kicauan di akun Twitter-nya.

Sebelumnya, Twitter melabeli dua cuitan Trump mengirimkan surat suara lewat pos ke semua pemilih terdaftar (mail-in ballot) akan menyebabkan manipulasi pemilih dan kecurangan dalam pemilihan.

Namun, Facebook memilih untuk tidak melakukan apa pun, meskipun posting-an yang identik muncul di platform-nya. Perusahaan itu sebelumnya mengatakan bahwa politisi dibebaskan dari program pengecekan fakta pihak ketiga.

Menurut laporan Reuters, seorang juru bicara Twitter mengatakan bahwa jajaran eksekutif senior, termasuk Dorsey, telah menyetujui keputusan untuk memberi label pada tweet Trump.

Keributan ini bukan pertama kalinya terjadi. Perselisihan antara Zuckerberg dan Dorsey pernah terjadi soal kebijakan bagaimana menangani pidato politik di platform masing-masing.

Dorsey pernah mengumumkan bahwa Twitter akan berhenti menjalankan iklan politik pada Oktober 2019 lalu. Pengumumannya datang setelah Zuckerberg secara terbuka membela Facebook tidak hanya mengizinkan iklan politik, tetapi juga memungkinkan politisi untuk berbohong pada iklan tersebut.

(Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona)

***

Yuk! bantu donasi atasi dampak corona.