Unjuk Rasa Mahasiswa di DPRD Makassar Ricuh, Dua Polisi Terluka

Ilustrasi unjuk rasa. Foto: ANTARA FOTO/Abriawan Abhe

Aksi unjuk rasa dilakukan sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Makassar, berujung ricuh. Aksi berlangsung di depan Kantor DPRD Kota Makassar, Jalan AP Pettarani, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (7/3). Dua orang aparat kepolisian terluka dan dilarikan ke rumah sakit.

Kasi Humas Polrestabes Makassar AKP Lando membenarkan aksi unjuk rasa berujung ricuh. Dia mengatakan, dua anggota polisi terluka karena dikeroyok oleh massa aksi saat melakukan pengamanan demo.

"Iya benar ada anggota dari Polsek Rappocini dan anggota dari Satuan Intelkam Polrestabes Makassar, sekarang menjalani perawatan," kata Lando kepada kumparan, Senin, (7/3).

Kejadian ini bermula saat dua anggota polisi tersebut mengamankan massa aksi yang sudah mulai anarkis. Saat itu, mahasiswa membakar ban bekas di dalam pelataran gedung DPRD Kota Makassar hingga ke tengah jalan.

Melihat itu, petugas berusaha menghalau massa agar tidak membakar ban. Namun, massa tidak terima. Peserta unjuk rasa pun menyerang petugas dengan bambu, batu, hingga kayu balok dan tiang bendera.

"Anggota mau mengambil ban yang mau dibakar itu. Tapi mahasiswa tidak terima. Jadi sempat terjadi tarik menarik hingga polisi dikeroyok," ucapnya.

Akibat aksi anarkis itu, dua polisi masing-masing, Bripka R dan Aipda N, terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena Aipda N mengalami luka  pada kaki, rasa sakit di pipi dan dada, hingga tangan kanan memar dan berdarah.

"Anggota yang jadi korban sudah melapor secara resmi. Kami akan selidiki kasus ini," tandasnya.

Terpisah, Kasat Intelkam Polrestabes Makassar Kompol Idris mengaku bahwa aksi tersebut tidak mengantongi izin dari kepolisian.

"Aksi unras  yang mengaku dari PMII Makassar tanpa pemberitahuan menutup jalanan, membakar ban dan mengejar pam internal DPRD Makassar, juga menyerang polisi yang melakukan pengamanan," katanya.

Diketahui aksi demo mahasiswa itu dengan membawa beberapa tuntutan. Seperti, pencabutan izin pengelolaan lahan untuk tambang di Wadas, hak warga Pulau Waoni di Sultra dan tuntutan kelangkaan minyak goreng.