Tuntut Edy Rahmayadi Selesaikan Masalah Lahan, Warga Sari Rejo Ngamuk

Massa berjoget di depan kantor Gubernur Sumatera Utara. (Foto: Rahmat Utomo/kumparan)

Warga yang berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Sumatera Utara mengamuk karena gagal bertemu dengan sang Gubernur Edy Rahmayadi. Mereka menunutut Edy Rahmayadi ikut memperjuangkan tanah milik warga Sari Rejo yang justru didaftarkan sebagai aset negara oleh pemerintah pusat.

Aksi unjuk rasa dimulai pukul 11.30 WIB, para pengunjung rasa dari kalangan ibu-ibu, orang tua, hingga anak kecil memenuhi Jalan Diponegoro tepat di depan kantor gubernur. Setelah 30 menit berorasi, perwakilan warga Sari Rejo diterima oleh Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.

Saat audiensi perwakilan massa merasa kecewa karena yang menemui mereka bukan Edy Rahmayadi karena masih berada di Bali. Mengatahui hal itu, massa mencoba menggoyang gerbang kantor gubernur hingga hampir roboh.

Petugas keamanan dalam (Pamdal) kantor gubernur langsung menutup gerbang. Kejadian ini semakin menyulut emosi pengunjung rasa. Mereka semakin kencang menggoyang gerbang sambil menyebut nama Edy.

"Mana kau Edy keluar. Kami rakyat yang dulu memilihmu," ujar salah seorang pengunjuk rasa, di lokasi, Senin (21/1).

Massa Sarirejo saat memblokir jalan dengan odong-odong. (Foto: Rahmat Utomo/kumparan)

Tak hanya menggoyang gerbang, petugas masih dibuat kewalahan karena aksi massa yang semakin tidak terkontrol. Para pengunjuk rasa lalu melampiaskan kepada mobil yang melintas.

Dalam aksinya, masa melempar dengan batu, menyiram dengan air hingga memukuli sebuah mobil yang melintas. Massa juga meluapkan aksinya dengan menutup akses Jalan Cut Meutia yang berada di depan Kantor Gubernur, dengan Odong-odong (mobil begandengan ) hingga menimbulkan kemacetan panjang. Usai melakukan aksi itu, massa berjoget di depan gerbang kantor Gubernur.

Aksi yang sempat panas, mulai renda saat hujan turun. Tak lama kemudian tepat pukul 15.00 massa membubarkan diri setelah mendengarkan keterangan dari Asisten 1 Pemprovsu Jumsadi Damanik yang menemui warga setelah audiensi dengan perwakilan masyarakat Sari Rejo.

Jumsadi mengatakan, setelah pertemuan ini dirinya akan melaporkan kepada Gubernur, Kakanwil Badan Pertahanan Negera (BTN) Sumut, untuk melihat progres permasalahaannya.

"Nanti kita akan koordinasi dengan instansi terkait, termasuk Forkopimda, pihak Angkatan Udara dan Kementerian Keuangan. Kita akan terus mencari jalan keluar dari permasalahan ini, sebab hal ini menjadi fokus Pak Gubernur," tutur Jumsadi.

Edy Rahmayadi Turun ke Tribun Temui Suporter. (Foto: Dok. Biro Humas dan Keprotokolan Setda Provsu)

Sementara itu, Ketua Forum Masyarakat (FORMAS) Sari Rejo Pahala Napitupulu, mengatakan karena persoalan lahan ini, mereka berencana memboikot pemilihan umum (Pemilu) 2019 mendatang jika sertifikat tanah mereka tidak diterbitkan.

"Jika boikot dilakukan, dipastikan akan mempengaruhi partisipasi pemilih di Kota Medan. Karena di Sari Rejo saat ini dihuni oleh sekitar 7 ribu kepala keluarga, dengan jumlah penduduk 28.093 jiwa," ujar Pahala.

Konflik lahan yang mendera Sari Rejo sudah terjadi puluhan tahun tanpa solusi, berbagi unjuk rasa hingga mendatangi pemerintah pusat sudah mereka lakukan.

Mereka menuntut 260 hektar yang selama ini dihuni dihapus dari aset negara. Menyusul keputusan Mahkamah Agung yang memenangkan mereka.

"Penghapusbukuan itu yang diduga jadi mainan. Karena proses ini susah puluhan tahun," ungkapnya.