Sandiaga: Butuh Solusi Permanen untuk Papua, Berdayakan SDM-nya

Sandiaga Uno saat hadiri Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8). Foto: Helmi Afandi/kumparan

Sandiaga Uno mengungkapkan tindakan yang memicu ketegangan di Papua dan Papua Barat butuh solusi permanen. Menurutnya, solusi tersebut bisa berupa pembangunan di bidang sumber daya manusia (SDM), yang lebih dibutuhkan dari pembangunan infrastruktur.

Pemberdayaan masyarakat Papua, menurut Sandiaga, diperlukan agar masyarakat setempat bisa maju dalam kualitas SDM-nya. Sehingga jika SDM-nya maju, maka mereka bisa memajukan ekonomi, pendidikan, dan kehidupan bersama di Papua.

“Permasalahan yang mendasar adalah masalah ekonomi dan kemiskinan yang cukup signifikan. Bahwa di Papua dan Papua Barat banyak sekali PR yang harus kita kerjakan, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, menggerakkan ekonomi lokal,” ungkap Sandi dalam FGD Instruktur Nasional PAN di Gedung Joeang, Menteng, Jakarta Pusat (23/8).

“Papua harus kita berikan solusi yang permanen. Solusi yang bukan hanya membangun infrastruktur, tapi memberdayakan rakyat setempat,” sambungnya lagi.

Warga melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Nabire, Papua, Kamis (22/8) Foto: ANTARA FOTO/Arys

Sandiaga mengaku telah berkomunikasi dengan pemerintah setempat terkait penanganan konflik di sana. Sandi juga akan berusaha membantu pembenahan kondisi di Papua dan Papua Barat, utamanya dalam bidang perbaikan ekonomi yang menurutnya sebagai persoalan mendasar.

“Ini yang lagi kita susun sama rekan-rekan tentunya. Dari pandangan-pandangan maupun program-program yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, seperti program pemberdayaan ekonomi yang ada di grass root, program-program yang bisa untuk menggerakkan secara langsung dan merajut kembali tenun kebangsaan,” jelasnya.

Eks Wagub DKI itu juga menyoroti data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan angka kemiskinan di Papua dan Papua Barat yang masih terbilang tinggi. Termasuk lebarnya jurang kesejahteraan masyarakat jika dibandingkan warga yang tinggal di Pulau Jawa.

Warga melakukan aksi dengan pengawalan prajurut TNI di Bundaran Timika Indah, Mimika, Papua. Foto: ANTARA FOTO/Jeremias Rahadat

“Jumlah penduduk miskin di provinsi Papua 8 kali lipat, yaitu sekitar 28 persen. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta, yaitu sekitar 3,5 persen,” ucapnya.

“Jadi Papua ini butuh perhatian kita, kita ingin rangkul, kesejahteraannya di nomor satukan, pendidikan itu akan menjadi prioritas kita. Ini yang harus kita fokuskan kedepan,” lanjutnya.

Sandi menyatakan keprihatinannya atas kerusuhan yang pecah di sejumlah daerah di Papua dan Papua Barat. Ia mengimbau agar masyarakat Indonesia terus saling merangkul satu sama lain, agar perbedaan-perbedaan tidak menghalangi terciptanya persatuan.

“Butuh waktu untuk kontemplasi, merefleksikan dan merangkul saudara kita. Saling memahami permasalahan, saling memaafkan,” pungkasnya.