PSI: Wajar Demokrat Izinkan Kader Dua Kaki, Tak Dapat Peran di Koalisi
ADVERTISEMENT
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Partai Demokrat memberikan dispensasi bagi empat Dewan Pertimbangan Daerah (DPD) Demokrat atau pengurus partai tingkat provinsi yang memutuskan membelot mendukung Joko Widodo - Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019. Padahal, Demokrat adalah salah satu partai koalisi pendukung Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.
ADVERTISEMENT
"Pertama, saya kira pilihan itu pilihan yang wajar dilakukan oleh kader Partai Demokrat," ujar Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni, saat dihubungi wartawan, Senin (10/9).
PSI adalah salah partai pendukung Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019. Menurut Anton, dalam berpolitik, khususnya berkoalisi, masing-masing partai seharusnya dapat berbagi peran dan tanggung jawab.
Namun, di kubu Prabowo - Sandi, Antoni melihat Gerindra lebih mendominasi peran dibanding partai sesama koalisi, yakni PAN, PKS, dan Demokrat. Partai Demokrat dinilai tak memiliki peran penting, sehingga Anton memahami sikap Demokrat yang mengizinkan kadernya mendukung Jokowi-Ma'ruf.
"Karena Politik ini 'kan soal berbagi kerja dan juga berbagi tanggung jawab. Dan sekarang semua didominasi oleh Gerindra, presiden, wakil presiden, ketua pemenangan, sekretaris sama bendahara pemenangan, katanya juga dari Gerindra," ucapnya.
"Terus, apa peran Demokrat di koalisi di sana? Dalam konteks ini saya bisa memahami, ini wajar," imbuh Anton.
ADVERTISEMENT
Anton tentu turut menyambut baik dukungan itu. Sebab, hal ini akan semakin menambah pundi-pundi suara untuk Jokowi-Ma'ruf di pilpres nanti.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat) yang membuka opsi itu. Tentu pemenangan pilpres ini melibatkan semakin banyak orang," tutur Anton.
Terpecahnya dukungan Demokrat sebelumnya disampaikan oleh Wasekjen Demokrat Andi Arief dan Kadiv Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean.
Menurut Andi, dari 7 daerah yang membelot, hanya 4 wilayah saja yang didispensasi lantaran bukan menjadi basis Prabowo - Sandi, semisal di Papua, Nusa Tenggara Timur, atau Sulawesi Utara.
Arief menyebut, dispensasi itu diperlukan hanya untuk kebutuhan Pileg 2019 semata. Rencananya, Demokrat akan membahas hal ini bersama Prabowo Subianto pada 12 September mendatang.
ADVERTISEMENT