Polemik Sistem Zonasi PPDB Bermasalah: Numpang di 2 KK; Orang Tua Protes
PerbesarADVERTISEMENT
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 melalui jalur zonasi di Kota Bogor, Jabar, bermasalah. Ada hampir 300 aduan yang masuk.
ADVERTISEMENT
Wali Kota Bogor, Bima Arya, menindaklanjuti aduan warga terkait adanya indikasi manipulasi PPDB jalur zonasi.
Dari aduan dan data-data itu, kemudian dilakukan investigasi dan analisis, serta pengecekan langsung ke lokasi ataupun home visit ke titik yang terindikasi dijadikan manipulasi.
Bima Arya pun turun langsung ke lapangan melakukan home visit.
Hasilnya, sejumlah modus kecurangan ditemukan. Salah satunya dengan pindah Kartu Keluarga (KK), menumpang KK saudara atau orang lain yang tidak dikenal yang rumahnya dengan sekolah tujuan dengan membayar sejumlah biaya.
"Ada yang pindah KK, ada yang KK-nya yang ditambahkan, ada yang betul-betul palsu. Nanti akan kita listing semua indikasi itu banyak," kata Bima.
Tak hanya itu, saat melakukan verifikasi langsung ke alamat rumah yang tertera di KK calon siswa, Bima juga menemukan nama yang dipegangnya itu beralamat di sebuah kontrakan kosong dan indekos kosong ataupun kos yang dihuni oleh para pekerja.
ADVERTISEMENT
Dari hasil temuan tersebut, Bima mengatakan akan melakukan investigasi secara menyeluruh SD dan SMP yang berada di bawah Pemkot Bogor.
Masalah PPDB Timbul Setiap Tahun
Akal-akalan pendaftaran PPDB sistem zonasi mencuat setiap tahun dan sering menjadi perbincangan di medsos. Tak jarang juga terjadi demonstrasi seperti yang terjadi di Jakarta pada 20 Juni 2023.
Rata-rata modus kecurangan seperti yang disampaikan oleh Bima Arya di atas. Bahkan Bima Arya menyarankan PPDB sistem zonasi dibatalkan saja.
Menurutnya sistem zonasi ini terbukti tidak siap dan menyarankan untuk dibatalkan.
"Kalaupun zonasi ini masih akan diterapkan ya sistem harus lebih rapi lagi, sistem kependudukan kita, sistem verifikasinya, kemudian infrastruktur sekolah, tapi saya selama infrastruktur sekolah belum merata tidak mungkin zonasi ini," ujarnya.
ADVERTISEMENT
Karena dari hasil verifikasi setelah dilakukan cek lapangan juga ditemukan adanya indikasi pindah kartu keluarga.
"Ada yang pindah KK, ada yang KK-nya yang ditambahkan, ada yang betul-betul palsu. Nanti akan kita listing semua indikasi itu banyak," katanya.
Terkait nama-nama yang ditemukan tersebut Bima bersama tim akan mengkaji sebelum masuk pada tahap pengumuman PPDB 2023.
"Nanti akan kita bahas dulu, kaji dulu seperti apa, karena masih dalam kewenangan kita, masih ada waktu untuk pengumuman, besok saya akan ke Disdik dan Dukcapil," ujar Bima Arya.
Ortu Murid Demo di Depan Balai Kota DKI, Protes Sistem PPDB Untuk SMP
Koalisi Kawal Pendidikan Jakarta (Kopaja) yang beranggotakan orang tua murid di DKI Jakarta, melakukan aksi unjuk rasa memprotes sistem seleksi PPDB di depan Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (20/6).
ADVERTISEMENT
Mereka memprotes mengapa sistem PPDB bersama hanya berlaku di jenjang SMA saja. Orang tua yang anaknya tidak diterima di sekolah SMP negeri terpaksa masuk ke SMP swasta tanpa bantuan pemerintah.
“Tetapi, PPDB bersama itu hanya sebuah janji-janji itu yang kalau dilihat, hanya mampu menampung 4 persen dari total kebutuhan 170 ribu anak DKI Jakarta yang enggak diterima. Hanya mampu menampung 4 persen jadi sangat kecil sekali,” kata Perwakilan Kopaja, Ubaid Matraji.
Sebelum melakukan aksi unjuk rasa hari ini, mereka juga sempat melakukan mediasi dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Mediasi yang dilakukan juga tidak hanya sekali.
“Jadi kita ingin ketemu dengan Gubernur, jadi kita ingin stay di sini sampai kita diterima gubernur, karena kita sudah dengan dinas sudah mentok, nggak pernah didengar suara kita jadi karena salah satu tanggung jawab besar di Gubernur, jadi kita suarakan ke Gubernur,” kata Irwan Adlrin, perwakilan lainnya.
ADVERTISEMENT
Protes kali ini tidak hanya disuarakan oleh para orang tua murid yang anaknya tidak lolos sistem PPDB, Ubaid contohnya, ia datang sebagai bentuk solidaritas membela hak orang tua lain yang anaknya tidak lolos.
Kopaja juga mengkritisi APBD DKI Jakarta yang disalurkan untuk biaya pendidikan. Kopaja menyebut 17 persen dari APBD DKI Jakarta setiap tahunnya disalurkan untuk pendidikan, namun mereka tidak merasakan dampaknya.
Jika merujuk pada perhitungan tersebut, APBD DKI Jakarta tahun 2023 adalah sebesar Rp 83,7 triliun. Maka ada sekitar Rp 14 triliun yang harusnya dialokasikan hanya untuk pendidikan.
Semrawut PPDB Yogya: 20 Calon Siswa Numpang di 2 KK, Berstatus 'Famili Lain'
ADVERTISEMENT
Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta menemukan fenomena "menumpang Kartu Keluarga (KK)" dalam PPDB 2023 sistem zonasi di Yogya.
Didapati 1 rumah dengan 2 KK, masing-masing KK terdapat 10 anak dengan status hubungan dalam keluarga: Famili Lain. Sehingga total dalam satu rumah ada 20 anak "Famili Lain". Rumah tersebut dekat dengan SMA negeri favorit.
ADVERTISEMENT
"Ada modus baru dia (calon siswa) masuk ke KK orang lain, masuknya klasifikasinya (di KK itu) 'Keluarga Lain'," kata Kepala ORI DIY Budhi Masturi.
KK yang ditumpangi bukan keluarga si calon siswa, tapi hanya sekadar kenal. Modus itu tak hanya ditemukan di Yogya, melainkan juga di Gunungkidul.
PPDB di DIY saat ini sudah selesai dan diduga 20 anak itu masuk ke sekolah favorit yang dituju. "Diduga masuk semua, kami masih pendalaman lagi," ujar Budhi.
Budhi mengatakan pihaknya juga akan menelusuri apakah ada uang di balik praktik "numpang KK" ini.
Disdikpora hingga Disdukcapil Akan Dipanggil
Atas temuan ini, ORI DIY akan memanggil dinas terkait mulai dari Disdikpora hingga Disdukcapil.
Harusnya, menurut Budhi, Disdikpora bisa menindak dengan asas kepatutan. Menurutnya patut dicurigai apabila ada 1 KK berisi 10 anak "Famili Lain". Terlebih, pindah mendadak.
Dede Yusuf Minta Zonasi PPDB Dikurangi
ADVERTISEMENT
Wakil Ketua Komisi X [Pendidikan] DPR RI Dede Yusuf menanggapi inspeksi Wali Kota Bogor Bima Arya terhadap sistem PPDB 2023 melalui jalur zonasi.
Dede Yusuf mendukung yang dilakukan oleh Bima Arya. Ia meminta agar setiap wali kota atau bupati di daerah masing-masing untuk melakukan hal yang sama. Bima Arya mengunjungi rumah-rumah pendaftar PPDB (home visit) untuk mencocokkan dengan dokumen.
Bima Arya menyarankan PPDB zonasi dihapus saja karena ada indikasi banyak manipulasi.
"Saya mendukung apa yang disampaikan Pak Bima bahwa wali kota atau bupati mestinya melakukan hal yang sama. Lalu ditulis surat dan disampaikan kepada DPR dan Kemendikbud agar lebih banyak kepala daerah yang mengajukan," kata Dede Yusuf kepada wartawan, Jumat (7/7).
ADVERTISEMENT
"Itu harus ada, kami butuh itu. Kami butuh surat dari bupati dan para wali kota agar kami bisa menyampaikan kepada pemerintah segera untuk mengubah sistem ini," ungkapnya.
Dede Yusuf juga meminta agar pemerintah mengurangi persentase zonasi PPDB dan memperbanyak persentase jalur prestasi.
"Saat ini, kan, jalur zonasinya 50 persen, [jalur] prestasinya hanya 30 [persen]. Nah, ke depan tentu mungkin jalur zonasinya bisa kita kurangi jadi 25 [persen] sehingga [jalur] prestasinya jadi lebih banyak," terang Dede Yusuf.
Politikus Demokrat ini mengatakan, PPDB jalur zonasi harus dikurangi agar tidak terjadi banyaknya kasus pemalsuan kartu keluarga.
Terima Banyak Aduan Masalah
Lebih jauh Dede Yusuf mengatakan Komisi X DPR juga telah menerima banyak aduan dari masyarakat mengenai masalah PPDB.
ADVERTISEMENT
"Ya aduan banyak, banyak sekali aduan, dan kita sudah sampaikan agar memperbaiki. Nah, untuk memperbaiki itu salah satu bentuknya adalah jalur prestasi ditingkatkan, sehingga bukan zonasinya diperbanyak, tetapi prestasi, waktu itu sudah kita mintakan agar diperbaiki tetapi tidak tahu ternyata masih sama," kata Dede.