Polemik Mahar Rp 40 M Pilgub Jatim: La Nyalla Vs Prabowo

La Nyalla Mattalitti (Foto: ANTARA)

Mahar atau 'uang perahu' jamak dikenal menjadi praktik yang lumrah dalam pencalonan kandidat di Pemilu, baik pencalonan kepala daerah maupun calon anggota legislatif. Mereka diminta menyerahkan uang untuk bisa dicalonkan oleh parpol.

Praktik ini tidak secara terang-terangan diumumkan partai politik. Bahkan, lantaran dianggap merusak demokrasi, Nasdem pada Pemilu Legislatif 2014 pernah mendeklarasikan diri sebagai partai yang menolak uang perahu. Siapa saja yang tak punya modal sekalipun bisa menjadi caleg.

Isu ini mengemuka lagi dalam Pilkada 2018. Adalah kader Partai Gerindra, La Nyalla Mattaliti, yang menuding ada syarat uang mahar yang diminta oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk bisa dicalonkan sebagai bakal calon gubernur Jawa Timur.

Dia mengungkap hal ini, lantaran kecewa gagal dicalonkan di Pilgub Jatim. Prabowo yang gagal mengusung kandidat alternatif, akhirnya melabuhkan pilihan kepada Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Puti Guntur Soekarno di last minute.

La Nyalla Mattalitti. (Foto: Antara/Rosa Panggabean)

"Tanggal 9 yang ditanyakan kepada saya saat itu uang saksi. Kalau siapkan uang saksi, saya direkom (diber rekomendasi)," ucap La Nyalla yang sengaja mengundang wartawan untuk mengungkap hal ini, di Tebet, Jaksel, Kamis (11/1).

Saat itu, La Nyalla memang masuk bursa Gerindra sebagai kandidat yang bisa diusung sebagai bakal cagub Jawa Timur. Koalisi yang bisa terbentuk adalah PKS dan PAN, sebagai kelanjutan koalisi di DKI. Namun PAN sudah sejak awal menolak.

La Nyalla lalu berhitung, dana untuk membiayai saksi di Pilgub Jatim tidak sedikit. Ada 68 ribu TPS se-Jawa Timur. Tiap TPS ada dua orang saksi yang masing-masing diberi honor Rp 200 ribu, sehingga total Rp 400 ribu per TPS. Maka, 68 ribu TPS kali Rp 400 ribu menjadi Rp 28 miliar.

"Tapi yang diminta Rp 40 miliar dan harus diserahkan sebelum tanggal 20 Desember, enggak sanggup saya," ujarnya dengan memberi penekanan pada kata 'harus'.

"Kalau ini namanya saya beli rekomendasi, enggak mau saya. Saya kembalikan saja," mantan ketua umum PSSI itu.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (Foto: Jamal Ramadhan/kumparan)

Pengakuan La Nyalla itu menuai respons dari pengurus Gerindra. Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon, buru-buru membantah ada syarat mahar untuk kandidat yang akan diusung di Pilkada 2018.

"Saya kira kalau dari Pak Prabowo enggak ada ya itu. Saya tidak pernah mendengar dan juga menemukan bukti semacam itu ya," kata Fadli di Gedung DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/1).

"Kalau misalnya itu terkait, dipertanyakan kesiapannya untuk menyediakan dana untuk pemilu, yang itu digunakan untuk dirinya sendiri, saya kira itu sangat mungkin. Tentu logistik itu di dalam sebuah pertarungan seperti pilkada sangat dibutuhkan," tambahnya.

Tak hanya itu, pengakuan La Nyalla juga memicu sejumlah kader yang diusung Gerindra angkat bicara dan membantah. Mulai dari Ridwan Kamil yang diusung Gerindra untuk menjadi wali kota Bandung, hingga Anies Baswedan.

Termasuk Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang diusung oleh Gerindra dan PKS. Keduanya membantah ada syarat uang mahar saat dicalonkan di Pilgub DKI.

"Tidak ada mahar-maharan. Saya tadi pagi ditanya 'Pak maharnya berapa?' Nggak ada tuh obrolan mahar," kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (12/1).

"Bahkan kalau bisa dibilang ya semuanya kemarin itu (Pilgub DKI Jakarta) iuran sehingga terjadi gerakan (kampanye) semuanya terlibat. Jadi bahwa proses politik memerlukan biaya itu benar. Tapi bahwa kami (kader Partai Gerindra) harus membayar itu tidak ada," tegas Anies.

Prabowo, Sandi, Anies di Kertanegara (Foto: Dedi Wijaya/ANTARA)

Hal senada disampaikan oleh Sandiaga Uno, kader Gerindra yang juga pengusaha. Dia mengaku merogoh kocek Rp 100 miliar, namun bukan sebagai persyaratan dari Gerindra.

"Enggak ada sama sekali. Pak Prabowo sangat profesional. Itu sudah terbukti saat mencalonkan Pak Jokowi dan Pak Ahok. Waktu saya dan Mas Anies juga sama," kata Sandi di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (12/1).

Sementara itu, Prabowo belum angkat bicara mengenai tudingan La Nyalla tersebut.