Polda Metro Usul Jam Kerja Kantor Diatur, Wagub DKI Mau Diskusi Dulu
PerbesarADVERTISEMENT
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Ditlantas Polda Metro Jaya memberi usulan kepada kantor-kantor di Jakarta untuk mengatur ulang jam kerja bagi karyawannya. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi kemacetan yang kerap terjadi.
ADVERTISEMENT
Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman mengatakan, kemacetan selalu terjadi pada saat jam berangkat kerja mulai pukul 06.00-09.00 WIB. Dari hasil pengamatannya, puncak kemacetan terjadi pada pukul 09.00 WIB, yang mencapai 54%.
"Karena seluruh kegiatan masyarakat dimulai rata-rata jam 07.00 WIB, 08.00 WIB, 09.00 WIB, jadi mereka akan berangkat bersama-sama dari rumah dengan waktu yang bersamaan," ujar Latif saat dihubungi, Kamis (21/7).
Penumpukan kendaraan itu terjadi di sejumlah titik, seperti tiga titik tol pintu masuk ke Jakarta, dari Cikampek, Jagorawi, Merak-Tangerang ke Jakarta.
Kemudian juga terjadi penumpukan di jalan arteri, seperti Kalimalang, Cakung, Bogor, Depok, Lebak Bulus, Jagakarsa, Lenteng Agung, dan Daan Mogot.
"Sedangkan data di kami, pengamatan di kami antara jam 09.00 WIB sampai jam 14.00-15.00 WIB itu ada kelengangan arus lalu lintas," terang Latif.
ADVERTISEMENT
Melihat hal tersebut, Latif menerangkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengusulkan pengaturan jam kerja.
"Jadi misal sekolah anak-anak sekolah jalan jam 07.00 WIB, terus yang kritikal mulai jam berapa, esensial jam berapa itu akan mengatur sehingga tidak semua berkutat dengan jam yang sama," terangnya.
"Sehingga seluruh jalur di Jakarta akan merata," tambah dia.
Lebih lanjut, menurut Latif, upaya untuk menurunkan kemacetan perlu dilakukan. Sebab dengan kemacetan yang terjadi dapat mengurangi waktu produktif masyarakat.
"Dengan kemacetan jalan ada kerugian negara per tahun sekitar Rp 71 triliun, ini bukan hanya Jakarta sih, ini seluruh Indonesia, gitu," pungkasnya.
Tanggapan Pemprov DKI
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menanggapi usulan tersebut. Riza menyambut baik usulan tersebut. Namun, pihaknya akan lebih dulu mempertimbangkan dan mengkaji usulan itu.
ADVERTISEMENT
"Nah itu kan usulan kami sendiri itu barusan disampaikan belum juga disampaikan sebagai wacana. Kami menghormati setiap masukan siapa saja, dari mana saja, kami akan mempertimbangkan, evaluasi, diskusi, dan bahas. Itu baru usulan," kata Riza kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (21/7).
Lebih lanjut, kata Riza, usulan mengatur jam kerja tak bisa diputuskan secara sepihak oleh Pemprov DKI saja, mesti melibatkan pihak lainnya.
"Usulan itu kan tidak bisa diputuskan secara sepihak oleh Pemprov DKI. Itu kan menyangkut banyak hal, tidak hanya pemerintahan di pemprov tetapi juga pemerintahan lainnya swasta ini kan kebijakan tidak mudah yang bisa diputuskan sepihak. Ini perlu kerja sama semua. Kebijakan ini juga perlu dukungan pemerintah pusat," jelasnya.
"Nanti masalah ini kita diskusikan. Dari Dishub, Polda selalu melakukan evaluasi terkait masalah transportasi, kemacetan di Jakarta," sambungnya.
ADVERTISEMENT
Politisi Gerindra ini juga menyebut, Pemprov DKI juga terus berupaya melakukan perencanaan terkait program-program mengatasi kemacetan lalu lintas.
"Sejauh ini Pemprov terus berupaya menyusun perencanaan yang komprehensif program-program terkait lalu lintas, terkait pengendalian transportasi Jakarta, lalu lintas, teman-teman lihat berapa peningkatannya," ujarnya.
"Peningkatan sudah lebih dari 1 juta orang yang gunakan Transjakarta dan sebagainya transportasi makin baik, jalur sepeda, kemudian juga trotoar, jalan, jembatan, semua kita perbaiki, integrasi moda transportasi, bahkan juga ticketing, Jaklingko semua semakin baik, dan kita mendapatkan award ya, jadi sesuatu yang sudah semakin baik transportasi di Jakarta," tandasnya.