PM Malaysia Hiraukan Imbauan Partainya untuk Gelar Pemilu Dini

Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob. Foto: Facebook/Ismail Sabri Yaakob

Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob dilaporkan telah mengabaikan seruan partainya untuk menggelar pemilihan umum dini.

Ismail menilai, kenaikan harga pangan dan biaya hidup lainnya masih menjadi prioritas di Negeri Jiran. Demikian dilaporkan Kantor Berita Nikkei, pada Selasa (31/5/2022).

Pemilihan umum telah dinyatakan tidak akan diselenggarakan sampai 2023. Kendati demikian, Ismail telah menghadapi tekanan dari beberapa orang di partainya, yaitu Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO).

UMNO mendesak Ismail untuk mengadakan pemungutan suara lebih awal karena dalam jajak pendapat lokal yang diterbitkan baru-baru ini, popularitas UMNO sedang berada di atas angin.

Ismail dalam sebuah wawancara dengan Nikkei mengatakan, dia akan menunggu waktu yang tepat untuk mengadakan pemilihan, mengingat tekanan inflasi yang sebagian berasal dari konflik Ukraina masih menghantam Malaysia.

"Kita sekarang menghadapi periode peningkatan inflasi dengan harga tinggi. Apakah menurut Anda ini waktu yang tepat?" kata Ismail kepada Nikkei dikutip dari Reuters.

Inflasi Malaysia

Bank sentral Malaysia pada tahun ini memperkirakan inflasi utama rata-rata berada di antara 2,2 persen dan 3,2 persen. Biaya makanan juga dikabarkan naik 4,1 persen pada April. Awal bulan ini, bank sentral secara tak terduga menaikkan suku bunga utamanya untuk mendinginkan tekanan inflasi.

Menghadapi situasi itu, pemerintah telah memperkenalkan langkah-langkah pengendalian harga. Namun pemerintah masih kewalahan dengan biaya subsidi.

Oleh karena itu, Ismail mengatakan, pemerintah tertarik untuk memperkenalkan kembali Pajak Barang dan Jasa (GST).

Kunjungan Kerja PM Malaysia Ismail Sabri Yaakob di Istana Merdeka, Jakarta, (1/4/2022). Foto: Lukas/Biro Pers Sekretariat Presiden

GST telah diperkenalkan sejak 2015 oleh UMNO. Namun kebijakan itu dihapus tiga tahun kemudian oleh pemerintahan Mahathir Mohamad, akibat para pemilih tidak puas dengan pajak konsumsi 6 persen untuk kenaikan biaya.

Ismail mengatakan pemerintah menyadari ketidakpopuleran GST, namun negara itu tidak memiliki pilihan lain. Terlebih, pemerintah telah kehilangan USD 4,57 miliar dalam pendapatan tahunan setelah pajak dihapuskan.

"Pemerintah akan menargetkan tarif GST yang tidak membebani rakyat, tetapi tidak terlalu rendah sehingga mengalahkan tujuan memperluas penerimaan pajak," kata Ismail.

Malaysia pada 2022 diperkirakan akan menghabiskan 28 miliar ringgit hanya untuk subsidi bahan bakar. Angka itu lebih dari dua kali lipat dari tahun lalu yang hanya sebesar 11 miliar ringgit, di samping subsidi untuk minyak goreng, gula, dan tepung.

Penulis: Sekar Ayu.