PKS soal Kontrak Politik SBY: Kami Gembira, asal Cawapresnya dari PKS

Mardani Ali Sera. (Foto: Fitra Andrianto/kumparan)

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengumumkan lima syarat yang harus ditandatangani capres-cawapres yang diusung Partai Demokrat. Kontrak politik diputuskan dalam sidang pertama Majelis Tinggi terkait sikap Demokrat di laga pilpres 2019.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menanggapi isi kontrak politik tersebut sebagai sesuatu yang baik. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyambut baik hal tersebut, namun dengan catatan cawapresnya tetap dari PKS.

"Secara umum (itu) sesuatu yang baik, PKS setuju, kami gembira dan menyambut baik. Dengan catatan, cawapresnya dari PKS," ujar Mardani kepada kumparan, Jumat (13/7).

Meski demikian, Mardani menyoroti salah satu isi poin kontrak politik tersebut. Yakni poin meminta capres-cawapres tak membuka peluang bagi ideologi lain masuk ke Indonesia. Termasuk tidak membuka ruang atas gerakan yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara agama.

Mardani berharap, syarat tersebut tak lantas membuat masyarakat bersikap antipati dengan para ulama. "Tidak perlu kita dengan pola seperti itu bersikap antipati dengan ulama," ucap Mardani.

"Banyak yang menilai kalangan ulama seolah ke arah inginkan ideologi agama, padahal itu respons ketidakadilan kondisi Indonesia sekarang ini. Tidak berjalan dukungan yang kuat terhadap kondisi keumatan," tutup dia.

Demokrat dan PKS sendiri menggodok sejumlah nama untuk menjadi capres. Ada nama Anies Baswedan, Prabowo Subianto. Dalam pernyataannya, SBY menyebut 3 opsi yang kemungkinan diambil Demokrat di 2019. Pertama, mendukung Joko Widodo, kedua mengusung Prabowo atau ketiga, mengusung poros baru.

Baik PKS maupun Demokrat hingga saat ini belum menentukan sikap politik di 2019 dan masih melakukan lobi dengan sejumlah parpol. PKS sendiri memiliki 9 kader yang digadang-gadang menjadi cawapres di 2019.