PDIP: Buat Kami Tak Ada Perda Syariah, yang Ada Peraturan Daerah

19 November 2018 21:27 WIB
comment
3
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Hasto di Media Center Jokowi-Ma’ruf Amin di Jalan Cemara, Jakarta. (Foto: Moh Fajri/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Hasto di Media Center Jokowi-Ma’ruf Amin di Jalan Cemara, Jakarta. (Foto: Moh Fajri/kumparan)
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Sekjen PDIP Hasto Kristyanto menegaskan pihaknya senada dengan prinsip PSI bahwa tidak akan melahirkan perda (peraturan daerah) syariah di dalam memimpin sebuah daerah.
ADVERTISEMENT
"Buat kami tidak ada yang namanya perda syariah," kata Hasto di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/11)
"Yang ada adalah ya peraturan daerah kabupaten mana peraturan daerah kota mana, peraturan provinsi mana, yang ada seperti itu. Semua harus diturunkan dari hukum konstitusi kita. Itu disiplin kita dalam bernegara," tambah Hasto.
Hasto mengungkapkan, prinsip PDIP adalah seluruh peraturan perundang-undangan termasuk Perda harus sesuai dengan hukum konstitusi, tak boleh ada yang bertentangan.
Hasto menuturkan, PDIP berkomitmen mengawal itu melalui fraksi PDIP di level lembaga legislatif di semua tingkatan, baik DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD kabupaten kota. Selain itu, para kepala daerah berkomitmen ketika memimpin tak menghasilkan Perda syariah.
ADVERTISEMENT
"Kami juga punya kepala daerah di atas 52 persen, sehingga di bawah kepemimpinan PDIP kami pastikan bahwa pancasila NKRI kebhinekaan Indonesia dan juga konstitusi dijabarkan dengan sangat baik," tutur Hasto.
Sebab, menurut Hasto, Indonesia adalah negara hukum, bukan negara agama, Indonesia negara yang berdasarkan pancasila.
"Setiap warga negara itu menyembah Tuhan dengan caranya masing-masing. Dan ketuhanan ini adalah ketuhanan yang berkebudayaan," pungkas Hasto.
Sebelumnya, Ketum PSI Grace Natalie dalam sambutannya di HUT PSI, mengaku misi PSI adalah mencegah lahirnya ketidakadilan, diskriminasi, dan seluruh tindak intoleransi di Indonesia.
Ia mencontohkan hal tersebut dengan tidak akan mendukung Perda Injil dan Syariah yang kemungkinan menjadi usulan di parlemen berikutnya.
ADVERTISEMENT
"Partai ini tidak akan pernah mendukung Perda Injil atau Perda Syariah. Tidak boleh ada lagi penutupan rumah ibadah secara paksa," kata Grace ICE BSD Tangerang Selatan, Minggu (11/11).