PBB: Monggo Saja PAN Dapat Jatah Menteri, Tawar Menawar dalam Politik Biasa

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Ketua MPR Zulkifli Hasan di Istana Bogor. Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay

Wacana reshuffle kabinet semakin menguat, bahkan disinyalir akan dilakukan pada Rabu Pon yang jatuh pada 29 September 2021. Rabu Pon memang kerap dipilih Jokowi dalam setiap pengambilan keputusan penting.

Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB), Arfiansyah Ferry Noer, menilai reshuffle adalah hak presiden, sehingga jika wacana ini menguat menurutnya sah-saja saja.

"Semuanya itu kan soal reshuffle kita kembalikan kepada hak prerogatif seorang Presiden. Ketika dibutuhkan misalnya jajaran kabinet belum bekerja maksimal membantu beliau dalam hal mengatasi pandemi dan lain-lain, termasuk perekonomian, krisis yang kini melanda, sah-sah saja presiden melakukan reshuffle demi menunjang kabinet yang lebih solid," kata Ferry saat dimintai tanggapan, Minggu (5/9).

Ferry membeberkan, pascapertemuan dengan koalisi nonparlemen Rabu 1 September lalu, Jokowi menegaskan akan fokus pada penanganan pandemi COVID-19. Ferry lalu menyinggung wacana bergabungnya PAN yang juga ramai menjadi diskursus politik.

Pertemuan Presiden Joko Widodo dan Pimpinan Parpol di Istana, Rabu (25/8). Foto: Dok. Istimewa

"Soal bergabungnya PAN itu haknya kembali Presiden, karena memang jika dibutuhkan untuk sebuah kebijakan politik sehingga memperkuat posisi presiden dalam pengambilan keputusan sah-sah saja beliau mengajak PAN untuk berkoalisi. Itu haknya presiden," urai Ferry.

Lebih lanjut, bagaimana dengan pos kementerian apa yang potensial didapat PAN, Ferry tak ingin berspekulasi. Ia menegakan hal itu domain Presiden Jokowi.

"Ya kalau nanti komprominya PAN dapat jatah kursi dan lain lain, ya itu monggo kembali lagi kepada Presiden. Istilahnya tawar menawar dalam posisi politik ya itu biasa saja," pungkas Ferry.