Ma'ruf Amin: Turunkan Angka Stunting, Predikat RI Sudah Dapat Negara Maju

Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin di saat kunjungan kerja ke Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Rabu (26/2). Foto: Aprilandika Pratama/kumparan

Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta seluruh kementerian dan lembaga membantu pemerintah untuk menekan tingginya angka kemiskinan dan stunting. Permintaan ini dilakukan setelah Amerika Serikat memasukkan Indonesia ke daftar negara maju.

"Sekarang nama dan predikatnya sudah dapat negara maju, tapi jangan sampai antara nama dan kenyataannya enggak cocok, namanya maju, kok, kemiskinan masih tinggi, namanya maju, kok, stunting masih tinggi, nah, ini," ujar Ma'ruf di Balitong Resort Pantai Pasir Padi Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Rabu (26/2).

Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Bangka Belitung, Ma'ruf mengapresiasi kinerja Pemda yang berhasil memenuhi target menurunkan angka stunting. Provinsi Babel tercatat memiliki nilai persentase kasus stunting di angka 23,3 persen, berada di bawah angka stunting nasional di angka 27,6 persen.

Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin di saat kunjungan kerja ke Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Rabu (26/2). Foto: Aprilandika Pratama/kumparan

"Saya senang mendengar laporan dari Pak Gubernur, terutama bahwa capaian stunting itu sudah lebih rendah dari nasional, itu saya kira luar biasa, nasional itu 27,6 persen, bahkan disini sudah mencapai 23,3 ini patut diapresiasi," ucap Ma'ruf.

"Saya ingin apresiasi Babel kemiskinan dan stunting di bawah nasional," sambungnya.

Meminimalisasi jumlah pasangan yang menikah terlalu dini menjadi cara yang dapat ditempuh. Menurut Ma'ruf, belum ada kesiapan dari pasangan dapat berdampak pada pola asuh anak, yang dapat merembet pada kemungkinan stunting.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin (tengah) pimpin Rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan, pencegahan stunting, dan program dana desa. Foto: Dok. Setwapres

"Karena pernikahan dini itu dia (pasangan) kurang siap, agama Islam juga begitu, kata haditsnya begitu, jadi artinya [harus] mampu, mampu apa, baik fisiknya juga mentalnya, jadi kalau masih dini itu belum siap," ungkap Ma'ruf.

"Jadi bahwa upaya mencegah pernikahan dini itu untuk mempersiapkan kelola Rumah tangganya dengan baik, kemudian juga mampu dia ketika hamil itu mampu memberikan kebutuhan anaknya, selain menyiapkan sanitasi," jelasnya.

Oleh karena itu, pelibatan seluruh kementerian dan lembaga terkait, diperlukan untuk memenuhi target nasional menekan angka stunting hingga 14 persen.

"Karena itu strategi melibatkan petugas lapangan itu baik yang ada, terdiri apa saja, kader PKK mungkin juga dilibatkan tenaga medis kesehatan, BKKBN," kata Ma'ruf.