Lonjakan COVID-19, PPP Usulkan WFH untuk Semua Perkantoran

Dua petugas dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta (kanan) menginspeksi mendadak perkantoran yang beroperasi meski ada karyawannya positif COVID-19 di Senayan, Jakarta, Kamis (1/10). Foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO

Fraksi PPP DPR RI menyoroti lonjakan kasus COVID-19 yang makin tinggi belakangan ini. Sekretaris Fraksi PPP, Achmad Baidowi, meminta pemerintah serius dan tegas dalam menangani corona.

Salah satunya, untuk mencegah penyebaran corona di klaster perkantoran, PPP mengusulkan pemberlakuan Work From Home (WFH) di semua kantor.

"Mengingat klaster perkantoran juga semakin bertambah, ada baiknya dihidupkan kembali kebijakan WFH untuk semua perkantoran, khususnya instansi pemerintahan secara ketat selama 14 hari ke depan," kata Baidowi dalam keterangannya, Minggu (20/6).

Selain itu, pria yang akrab disapa Awiek ini juga meminta pemerintah pusat mengkoordinasikan penanganan COVID-19 dengan pemda. Menurut dia, kebijakan umum di masing-masing daerah harus dibuat sama.

"Hal ini penting agar tidak ada perbedaan perlakuan implementasi di lapangan. Seperti DIY mewacanakan lockdown, di daerah lain PSBB, ada juga PPKM. Hal ini jika dibiarkan akan terlihat seolah-olah tidak ada koordinasi dengan pemerintah pusat," kata dia.

Politisi PPP, Achmad Baidowi, pada saat mengisi acara diskusi dengan tema 'Potensi Golput di Pemilu 2019' di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (18/2). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Lebih lanjut, PPP mengingatkan bahwa tiap kebijakan penanganan corona harus memperhatikan kesiapan infrastruktur di daerah. Selain itu, baik pusat maupun pemda harus melakukan sosialisasi dengan baik.

"Contoh tidak siapnya dan tidak sinkronnya serta tidak ada koordinasi penanganan COVID adalah penyekatan di Suramadu yang menyebabkan antrean panjang di bentang Suramadu. Yang jelas ini membahayakan serta mempengaruhi daya tahan jembatan karena terlalu lama menahan beban statis," ujar dia.