Kontroversi Pengangkatan Mugabe sebagai Duta Badan Kesehatan Dunia

21 Oktober 2017 18:35 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Robert Mugabe (Foto: Reuters/Philimon Bulawayo)
zoom-in-whitePerbesar
Robert Mugabe (Foto: Reuters/Philimon Bulawayo)
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Tokoh kontroversial Presiden Zimbabwe Robert Mugabe diangkat sebagai goodwill ambassador WHO. Gelar ini diputuskan bukan karena Mugabe yang masih tampak sehat di usia 93 tahun. WHO beranggapan bahwa kebijakan Mugabe menjadi contoh baik bagi penyelenggaraan fasilitas kesehatan.
ADVERTISEMENT
Pengumuman ini dibacakan oleh Direktur Jenderal WHO Tedros Ghebreyesus di konferensi penyakit tidak menular yang digelar di Uruguay. Tedros yang berasal dari Ethiopia memuji kebijakan Zimbabwe.
"Zimbabwe adalah sebuah negara yang mampu menyediakan fasilitas kesehatan secara universal dan mempromosikan kesehatan dalam inti kebijakan pemerintah secara keseluruhan," ucap Tedros yang dikutip dari The Independent.
Tedros yakin bahwa Mugabe layak dijadikan dalam Goodwill Ambassador untuk isu perkembangan penyakit tidak menular. Kesuksesan Mugabe diharapkan mampu menular ke negara-negara tetangganya di Afrika timur.
Namun gelar ini ternyata tidak disambut baik. Sebuah koalisi berisikan lebih dari 20 lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang advokasi kesehatan mengeluarkan pernyataan bersama yang mengecam pengangkatan Mugabe. Koalisi tersebut mengungkap bahwa Mugabe memiliki rekor pelanggaran hak asasi manusia yang lebih banyak daripada prestasinya.
ADVERTISEMENT
Human Rights Watch menganggap hal ini sebagai insiden yang memalukan. "Jika Anda menengok Zimbabwe, korupsi dan pengelolaan ekonomi yang buruk telah menghancurkan sektor kesehatan," ucap Kenneth Roth.
Pelanggaran HAM juga mencakup hak warga negara untuk mengakses kesehatan yang telah menjadi cerita lama di Zimbabwe. Pada tahun 2008, lembaga donor Physicians for Human Rights menerbitkan laporan kegagalan sistem kesehatan Zimbabwe.
"Pemerintahan Mugabe dipimpin oleh menghambat akses makanan, air bersih, sanitas, dan fasilitas kesehatan," tulis riset tersebut. Laporan ini juga mengungkap bahwa Zimbabwe justru lebih banyak melakukan penutupan rumah sakit dan klinik dan menutup sekolah kedokteran.
Mugabe telah lama dicitrakan sebagai pemimpin otoriter di Afrika karena kebijakan tangan besinya. Selama 30 tahun berkuasa, Mugabe terungkap sering melakukan kecurangan pemilu dan kekerasan terhadap kelompok sipil demi melanggengkan kekuasaannya.
ADVERTISEMENT
Atas perilaku tersebut, Mugabe memperoleh sanksi dari AS tahun 2003 berupa pelarangan masuk ke AS dan pembekuan aset terhadap Mugabe dan koleganya. Uni Eropa juga ikut memberlakukan sanksi ekonomi terhadap dirinya, istrinya, dan pejabat-pejabat Zimbabwe.