Komisi VI DPR Sepakat Bentuk Panja Jiwasraya

Suasana Rapat Dengar Pendapat Persoalan Jiwasraya di Komisi VI DPR RI, Jakarta, Senin (16/12). Foto: Abdul Latif/kumparan

Komisi VI DPR akhirnya sepakat membentuk panitia kerja (panja) Jiwasraya untuk mengusut kasus gagal bayar yang merugikan negara Rp 13 triliun. Kesepakatan itu, diputuskan dalam rapat internal komisi yang membidangi BUMN itu.

"Dengan keputusan internal Komisi VI tersebut, maka khususnya terkait PT Jiwasraya Persero diharapkan dapat lebih jelas peta masalah dan dapat ditemukan solusi yang tepat," kata anggota Komisi VI Rieke Diah Pitaloka dalam keterangan tertulisnya, Rabu (15/1).

Meski begitu, kata dia, pihaknya tetap mendukung kinerja Kejaksaan Agung untuk melanjutkan proses hukum yang berjalan. Ia meminta, proses itu tetap berlanjut tanpa harus menunggu keputusan politik DPR.

Ilustrasi Asuransi Jiwasraya. Foto: ANTARA FOTO/Galih Pradipta

"Proses hukum dan penegakan hukum yang semestinya berjalan, tetap harus berjalan tanpa menunggu keputusan politik di DPR," kata dia.

Selain itu, Rieke menuturkan pihaknya juga mendukung agar PPATK untuk menelusuri aset sejumlah pihak yang terindikasi terlibat dalam kasus tersebut. Ia ingin agar penyelesaian kasus dilakukan tanpa pandang bulu.

"Saya mendukung PPATK untuk segera menelusuri aset para pihak yang terindikasi kuat terlibat dan pihak penegak hukum terkait berani melakukan sita aset para pelaku pengemplang uang nasabah PT Jiwasraya, tanpa pandang bulu," tutup dia.

Sebelumnya, sejumlah fraksi lebih mendorong adanya panitia khusus (pansus) untuk menangani Jiwasraya. Namun, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pembentukan pansus membutuhkan proses lebih lama dibandingkan membentuk panja.

"Kalau pansus butuh proses yang lama sementara kita harus merespon cepat kerja pemerintah. Kita respons cepat saja dengan membentuk panja yang akan langsung kerja mengawasi kalau kita sekarang bicara Pansus, sekarang pemerintah sudah berada di level lima larinya, kita baru di nol," kata Dasco.