Ketum PPP Ingatkan Birokrasi Tak Ganggu Penyaluran Bantuan Gempa Palu

Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Foto: Ardhana Pragota/kumparan)

Ketua Umum PPP Romahurmuziy meminta birokrasi di tingkat pemerintahan daerah untuk dipangkas dalam rangka memudahkan penerimaan bantuan dari asing. Menurut Romy, ia sempat menerima informasi bahwa ada penolakan bantuan asing di bandara Palu, Sulteng.

“Sebenarnya saya menyampaikan itu karena sempat ada penolakan bantuan asing yang sudah diterbangkan kesana itu tidak diterima di bandara sana. Dalam situasi di mana hari ini tanggap darurat masih merupakan golden momentum,” kata Romy di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/10).

Romy mengatakan, golden momentum ini hanya berlangsung 2x24 jam sejak terjadinya bencana. Maka, kata dia, seharusnya semua birokrasi di tingkat daerah itu semua dilonggarkan.

“Maka semestinya semua birokrasi itu dilonggarkan termasuk karena presiden juga sudah menyerukan penerimaan bantuan internasional kepada Bu Menlu yang sekarang sedang di New York dan relief semua bantuan internasional untuk masuk baik berupa peralatan maupun bantuan fisik yang diperlukan masyarakat kita,” jelas Romy.

“Maka semestinya tidak boleh ada lagi hambatan-hambatan birokrasi di tingkatan bawah. Karena tingkatan ekskalasi yang terjadi masih kemungkinan terus terjadi seiring dengan temuan-temuan baru. Apakah korban 1200-an, itu akan berhenti disana atau kemungkinan lebih besar bertambah lagi,” imbuh Romy.

Romy juga mengatakan bahwa saat bencana tsunami di Aceh, banyak media internasional yang mempertanyakan apakah pemerintah Indonesia sanggup untuk menangani tanggap bencana. Menurut Romy, di dunia internasional, Indonesia dikenal sebagai negara yang birokrasinya rumit.

“Jadi koordinasi berbelit sudah menjadi trade mark masyarakat internasional kepada negara kita. Karena itulah maka saya serukan agar birokrasi ini dilepaskan dan dimudahkan sedemikian rupa, bukan hanya dimudahkan tapi dipersangatmudahkan agar masyarakat internasional yang akan membantu cukup memberitahukan, bukan lagi meminta izin. Karena pada titik di mana izin itu saat ini tidak lebih penting dibanding nyawa saudara-saudara kita,” tutupnya.