Kerugian Industri Pariwisata DIY selama Pandemi COVID-19 Capai Rp 10 Triliun

Ilustrasi Jalanan Malioboro, Yogyakarta. Foto: Shutter Stock

Pandemi COVID-19 menghantam seluruh sektor ekonomi. Salah satu yang terparah adalah industri pariwisata. Dari catatan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) DIY, kerugian industri pariwisata di DIY selama 1,5 tahun pandemi mencapai Rp 10 triliun.

Di sisi lain, kebijakan yang dikeluarkan Pemda DIY dirasa belum terlalu membantu kondisi para pelaku wisata untuk bangkit atau setidaknya bertahan hidup.

"Jumlah Rp 10 triliun tersebut baru kerugian yang dialami langsung oleh industri pariwisata seperti yang dijalankan oleh teman-teman GIPI. Jika ditambah dengan dampak ikutan terhadap ekosistem turunan pariwisata, seperti UMKM dan industri kreatif lainnya, bisa mencapai Rp 25 triliun," kata Ketua Umum DPD GIPI DIY Bobby Ardyanto Setya Aji dalam pernyataan resminya, Selasa (3/8).

GIPI DIY yang menaungi 22 asosiasi pariwisata mendata sekarang tak lebih dari satu sampai dua usaha jasa pariwisata (UJP) yang masih dapat bergerak. Itu hanya untuk menutup biaya operasional.

Bobby berharap ada solusi nyata dari Pemda DIY untuk menyelamatkan industri pariwisata.

"Selama ini, kami belum memperoleh solusi apa pun sehingga semakin banyak teman-teman di industri ini tutup. Baik temporary closed maupun permanently clyzosed," kata Bobby.

Bobby mengatakan seharusnya Pemda DIY menerapkan perpanjangan PPKM dengan disertai solusi. Sehingga industri dan masyarakat tetap bisa bertahan dan mengimplementasikan semua regulasi dengan baik.

Selanjutnya, bantuan stimulus langsung juga bisa diberikan untuk menyelamatkan industri maupun profesi.

"Berupa pengurangan beban biaya tetap/ fix cost seperti BPJS, listrik, kelengkapan kewajiban administrasi industri, internet akses dan saluran komunikasi yang diterapkan selama PPKM Darurat," katanya.

Stimulus lain berupa pengurangan beban biaya tidak tetap atau variable cost berupa relaksasi pajak dan relaksasi perbankan juga diperlukan.

"Jika tidak, tahun ini kami benar-benar akan kolaps. Industri pariwisata benar-benar butuh bantuan dan langkah nyata," katanya.

Ketua Litbang GIPI DIY Ike Janita Dewi menyebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DIY saat ini sebesar Rp 141 triliun. Kontribusi langsung sebesar 10 persen di antaranya dari pariwisata baik akomodasi dan makan minum. Dengan data seperti itu berarti Rp 14 triliun dari pariwisata saja.

"Dari jumlah Rp 14 triliun tersebut, pariwisata DIY kehilangan 70-80 persen. Jadi sekitar Rp 10-12 triliun lebih. Maka, perhatian pemerintah daerah untuk menyelamatkan pariwisata sangat ditunggu," kata Ike.

Dua hal yang bisa dilakukan agar ekonomi DIY segera bangkit yaitu DIY harus menjadi zona hijau corona atau harus ada upaya sistematis untuk melakukan reaktivasi pariwisata DIY.

Ketua DPD Organda DIY V Hantoro juga turut angkat bicara. Setidaknya kerugian yang dialami perusahaan transportasi di DIY mencapai Rp 550 miliar.

"Kerugian tersebut dialami oleh 65 perusahaan angkutan pariwisata anggota Organda. Kerugian diderita karena 817 unit kendaraan tidak bergerak selama pandemi," katanya.

Pun begitu dengan Ketua Ivendo DIY Ridho Mardaris Shinto menjelaskan Rp 150 miliar adalah kerugian yang dialami industri MICE (meeting, incentive, conference dan exhibition) di DIY.

"Klien dari pemerintah, banyak yang belajar sendiri, kemudian melakukan meeting virtual sendiri. Yang swasta juga sudah mendevelop sendiri. Jadi, industri MICE pun slow down terus," kata Ridho.

Sementara itu, Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji menjelaskan dengan diperpanjangnya PPKM Level 4 ini, Aji meminta kepada setiap pihak untuk bersabar. Termasuk pula para pengusaha hingga sektor pariwisata.

"Bersabarlah bahwa keputusan pemerintah pusat pertimbangan utama berpikir antara kesehatan dan ekonomi kita tidak boleh mempertentangkan kedua-duanya," katanya.

Dengan memprioritaskan kesehatan ini, harapannya dalam waktu dekat aktivitas ekonomi bisa dibuka lebih luas.

"Kalau serius pengetatan harapannya pengurangan pasien atau tertular COVID bisa turun sehingga ekonomi bisa kita laksanakan. Kita puasa dulu agak panjang, harapannya setelah puasa kita bisa Lebaran," pungkasnya.

Dalam hal ini, GIPI DIY juga menyampaikan rekomendasi kepada Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X:

- Pemda DIY dalam menerapkan regulasi Perpanjangan PPKM Darurat diharapkan dapat dilengkapi dengan kebijakan dan solusi agar industri serta masyarakat dapat bertahan dan implementatif terhadap regulasi ini.

- Pemberian bantuan (stimulus) langsung kepada pelaku industri & profesi, berupa pengurangan beban biaya tetap/ fix cost: BPJS, listrik, kelengkapan kewajiban administrasi industri, internet (akses dan saluran komunikasi yang diterapkan selama PPKM Darurat).

- Pemberian bantuan (stimulus) langsung kepada pelaku industri & profesi, berupa pengurangan beban biaya tidak tetap/ variable cost: relaksasi pajak, relaksasi perbankan, kejelasan dan kemudahan administrasi & birokrasi bantuan insentif pemerintah.

-Program/ kegiatan pemerintahan yang sudah dianggarkan dapat menggunakan jasa pelayanan anggota DPD GIPI DIY sebagai bentuk supporting pemerintah terhadap industri pariwisata DIY.

- Pelatihan & pendampingan pengembangan kapasitas industri & profesi agar lebih siap dalam menghadapi PPKM Darurat dan Work From Home.

- Pembuatan forum komunikasi interaktif dua arah antara pelaku industri anggota DPD GIPI DIY bersama pemerintah DIY.

- Implementasi PPKM Darurat secara tegas dan konsisten dengan monitoring dan evaluasi yang terstruktur.

- Melanjutkan program Work from Jogja dan Jogja Travel Corridor sebagai bentuk upaya recovery pariwisata Jogja yang aman dan terkontrol.