Kamboja Bubarkan Partai Oposisi, UE Hentikan Pendanaan Pemilu

Perhitungan suara pemilu di Kamboja (Foto: Dok. CAPDI)

Uni Eropa (UE) resmi menghentikan pendanaan bagi pemilihan umum Kamboja 2018 mendatang. Keputusan tersebut diambil karena UE menilai pemilu di negara itu tidak akan kredibel setelah partai oposisi dibubarkan pemerintah.

Surat penghentian bantuan dana telah dikirim ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kamboja. Kebijakan itu menjadi pukulan telak bagi Kamboja yang selama menggelar pemilu selalu menggantungkan pendanaan dari UE dan Jepang.

"Proses pemilu yang partai oposisinya secara sewenang-wenang dikucilkan tidak akan bisa dipandang sah," tulis UE kepada KPU Kamboja seperti dikutip dari Reuters, Selasa (12/12).

"Di bawah situasi ini, UE tidak percaya adanya kesempatan terjadinya proses pemilu yang kredibel," sambung mereka.

Juru Bicara Pemerintah Kamboja, Phay Siphan menyatakan negaranya tidak akan peduli dengan bantuan dana. Mereka mengklaim punya cukup uang untuk menggelar pemilu.

"Itu keinginan mereka, kami punya uang," sebut Phay.

Selain UE, Amerika Serikat pun memutuskan menghentikan bantuan dana bagi pemilu. Negeri Paman Sam bahkan, siap menyatakan tidak akan memberi visa bagi setiap warga Kamboja yang mencoba menghancurkan demokrasi.

Perdana Mentri Kamboja Hun Sen (Foto: REUTERS/Erik De Castro)

Pada 16 November lalu, Mahkamah Agung (MA) Kamboja resmi membubarkan partai oposisi utama CNRP.

Dengan disahkannya putusan tersebut kelompok penguasa pemerintahan Partai Rakyat Kamboja (CCP) yang dipimpin Perdana Menteri Hun Sen hampir pasti akan terus berkuasa di Negeri Angkor Wat.

Hun Sen telah menjadi PM di Kamboja selama 32 tahun. Dia menyerukan pembubaran CNRP setelah menuduh kelompok oposisi bekerja sama dengan asing untuk menumbangkan pemerintahan sah.

CNRP merespons pernyataan Hun. Mereka menuding cara ini adalah akal-akalan Hun Sen dan CCP agar bisa mengubah sistem politik Kamboja. CNRP Menduga CCP dan Hun berencana menjadikan Kamboja negara dengan satu partai. Dengan itu, Hun akan terus berkuasa di Kamboja dalam waktu yang sangat lama.