Jerman Ingin Prancis Serahkan Posisi Dewan Keamanan Tetap PBB ke UE

30 November 2018 2:11 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri Keuangan Jerman, Olaf Scholz (Foto: REUTERS/Axel Schmidt)
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Keuangan Jerman, Olaf Scholz (Foto: REUTERS/Axel Schmidt)
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Menteri Keuangan Jerman Olaf Scholz mendesak Prancis untuk menyerahkan posisi Dewan Keamanan Tetap PBB kepada Uni Eropa (UE).
ADVERTISEMENT
“Saya menyadari akan membutuhkan waktu untuk meyakinkan Paris,“ kata Scholz.
Selain Prancis, negara lain yang menjadi anggota dari Dewan Keamanan Tetap PBB adalah Inggris, AS, dan Rusia, serta China, mereka adalah negara-negara yang menang dalam Perang Dunia II.
Scholz menambahkan Uni Eropa sebaiknya mengeluarkan satu suara dalam Dewan keamanan PBB. Sehingga, posisi Prancis dapat dikonversi menjadi Uni Eropa.
Namun saran dari Jerman tersebut langsung ditolak mentah-mentah oleh Prancis. Duta Besar Prancis untuk AS, Gerard Araud mengatakan bahwa hal tersebut 'mustahil secara hukum' dan 'mustahil secara politik'.
Ilustrasi logo PBB (Foto: Reuters)
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi logo PBB (Foto: Reuters)
Sekadar diketahui, Dewan Keamanan PBB yang dibentuk setelah Perang Dunia II bertujuan agar konflik dalam skala besar tidak terjadi lagi. Selain 5 negara yang memiliki posisi tetap dalam grup tersebut, ada 10 negara lain yang menjadi anggota tidak tetap yang dipilih untuk jangka waktu dua tahun. Dengan keluarnya Inggris dari UE, Prancis menjadi satu-satunya negara Uni Eropa yang duduk menjadi anggota Dewan Keamanan Tetap PBB.
ADVERTISEMENT
Indonesia sendiri akan menjadi anggota tidak tetap dewan ini pada tahun 2019-2020 untuk yang keempat kalinya. Indonesia terpilih setelah mendapatkan 144 suara dari total 192 negara. Sebelumnya, Indonesia pernah menjadi anggota Dewan Keamanan PBB pada 1974-1975, 1995-1996, dan 2007-2008.
Dewan Keamanan PBB selama ini dianggap bisu terhadap kasus pelanggaran HAM di Rohingya, Myanmar. Indonesia yang berada di satu region dengan Myanmar diharapkan dapat memimpin penyelesaian konflik tersebut setelah terpilih menjadi Dewan Keamanan PBB.