Jadi Menteri LHK Lagi, Siti Nurbaya Bicara Ibu Kota Baru dan Karhutla

Mantan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya usai bertemu Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Selasa (22/10/2019). Foto: Kevin S. Kurnianto/kumparan

Siti Nurbaya Bakar menyebut bakal kembali menjadi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk periode 2019-2024. Setelah bertemu Jokowi, politikus NasDem ini menyampaikan beberapa masalah dan program yang akan ia jalankan.

Salah satu yang dibahas oleh Siti Nurbaya adalah isu pembangunan di ibu kota baru Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kaltim.

"Perintah Presiden beberapa waktu lalu adalah bahwa menetapkan wilayah Kaltim sebagai lokasi ibu kota negara yang baru itu harus sekaligus dalam kaitan dan simultan dengan pekerjaan memperbaiki lingkungan," ungkap Siti usai bertemu Jokowi di Istana Negara, Selasa (22/10).

Ia menjelaskan, aspek lingkungan dan hutan di ibu kota baru harus dijaga. Jadi asumsi kalau buka area untuk ibu kota, maka kita hancurkan lahan, itu salah. "Karena dalam planning-nya kita akan perbaiki itu. Karena dengan konsep bush capital, itu ibu kota di tengah hutan itu bisa ditata," kata Siti. Sekadar diketahui, contoh bush capital adalah Canberra, Australia, yang terletak di pedalaman dan dikelilingi hutan.

"Sedang kita proses adendum untuk kembali ke hutan negara, hutan produksi. Maka bisa dikonversi untuk kepentingan strategis nasional," lanjut Siti.

Mantan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya usai bertemu Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Selasa (22/10/2019). Foto: Kevin S. Kurnianto/kumparan

Siti Nurbaya menjelaskan, hal tersebut dinamakan pelepasan kawasan.

"Jadi kawan-kawan, secara bertahap memang baru kali ini saya jelaskan. Bahwa itu kita selesaikan, mudah-mudahan Desember area itu siap digunakan," jelas Siti yang sebelum terjun ke politik menduduki sejumlah jabatan di dunia birokrasi ini.

Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)

Selain soal ibu kota baru, Siti juga menjelaskan soal kebakaran hutan. Ia membeberkan soal isu yang bertahun-tahun menjadi sorotan.

"Soal kebakaran hutan itu sudah terjadi sangat lama. Kalau kita hadapi 2,6 juta hektar di 2015, maka sebelum-sebelumnya juga sudah pernah terjadi kebakaran sampai 8 juta, 6 juta, bahkan 16 juta hektar," urai perempuan bergelar doktor ini.

Ia akan terus berkoordinasi dengan badan dan lembaga terkait untuk mencari solusi terbaik agar kebakaran hutan tak terus berulang.

"Saya minta tolong jangan pakai konsep darurat karena berarti kebakaran dulu baru diurus. Kami minta kesepakatan, kita pelajari UU-nya, ternyata bisa masuk siaga darurat," jelas Siti.

Kata Siti, Jokowi juga menitipkan pesan agar mengintensifkan patroli untuk mencegah kebakaran hutan.

"Pencegahan yang lain adalah harus patroli terus-terusan. itu artinya harus reguler juga. Ternyata fakta di lapangan ketika ada patroli kebakaran ada illegal logging dll," ujar dia.