Israel Tolak Rencana Biden Buka Kembali Konsulat AS untuk Palestina di Yerusalem
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Konsulat Jenderal AS di Yerusalem yang ditutup sejak bulan Maret 2019 silam merupakan misi diplomasi AS untuk bangsa Palestina sejak pertengahan tahun 1990-an.
Sejak awal masa jabatannya, Presiden AS Joe Biden telah berjanji untuk kembali membangun hubungan baik dengan bangsa Palestina. Ia juga berkomitmen dalam mendukung Solusi Dua Negara dan mengupayakan pembukaan kembali kantor konsulat di Yerusalem.
“Kami berpendapat, ini ide yang buruk,” ungkap Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid pada sebuah konferensi pers di Yerusalem, Rabu (1/9).
“Yerusalem adalah ibu kota berdaulat Israel dan hanya Israel, dan oleh karenanya, kami berpendapat ini adalah ide yang buruk,” lanjutnya, sebagaimana dikutip dari Reuters.
Dikutip dari RT, Lapid mengatakan rencana AS ini akan mengirimkan pesan yang salah; tak hanya ke wilayah, tak hanya ke rakyat Palestina, tetapi juga ke negara-negara lain.
ADVERTISEMENT
Kedutaan Besar AS belum memberikan komentar terkait masalah ini.
Diketahui, pemerintahan AS sebelumnya yang dipimpin eks Presiden Donald Trump menunjukkan dukungannya terhadap klaim Israel atas Yerusalem sebagai ibu kotanya. Hal ini dilihat dari pemindahan Kedubes AS dari Kota Tel Aviv ke Yerusalem.
Israel mengeklaim seluruh wilayah Yerusalem sebagai ibu kotanya. Mereka mencaplok wilayah timur Yerusalem dari Palestina pada Perang Timur Tengah tahun 1967. Klaim Israel ini tidak pernah diakui oleh komunitas internasional.
Seorang pejabat Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Wasel Abu Youssef, menanggapi ucapan Yair Lapid ini. Menurutnya, penolakan oleh Israel ini memang sudah diprediksi.
“Mereka mencoba untuk mempertahankan status quo dan memblokir solusi politik apa pun,” kata Wasel.
PM Naftali Bennett terkenal sebagai tokoh yang menolak penuh status kenegaraan Palestina. Menurut Lapid, pembukaan konsulat AS untuk Palestina di Yerusalem ini dapat membuat pemerintahan Bennett menjadi tidak stabil.
ADVERTISEMENT
“Kita memiliki struktur pemerintahan yang menarik, namun ringkih. Dan kami berpendapat ini akan mendestabilisasi pemerintahan dan saya pikir, pemerintah Amerika pun tidak ingin ini terjadi,” ungkap Lapid.
Koalisi Naftali Bennett terdiri dari sejumlah partai yang memiliki agenda politik berbeda-beda. Satu hal yang berhasil menyatukan mereka adalah kepentingan untuk menggulingkan eks Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.