Grace Natalie: PSI Partai Antikorupsi dan Bukan Partai Oligarki

19 Februari 2018 16:43 WIB
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Grace Natallie hadiri launching kartu SAKTI (Foto: Ricad Saka/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Grace Natallie hadiri launching kartu SAKTI (Foto: Ricad Saka/kumparan)
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) setelah ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2019 dengan nomor urut 11 langsung menggelar jumpa pers. Dalam jumpa pers, PSI mengungkap 11 alasan PSI pantas dipilih masyarakat Indonesia.
ADVERTISEMENT
Pertama, komitmen PSI yang tegas melawan korupsi. Ketua umum Grace Natalie mengatakan bahwa PSI mendukung penguatan KPK dan menolak upaya pelemahan lembaga antirasuah tersebut.
"Sulit membayangkan upaya pembersihan itu dilakukan partai yang politisinya terlibat dalam upaya untuk melemahkan KPK, ataupun yang selama ini banyak kadernya terlibat korupsi," kata Grace di DPP PSI, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Senin (19/2)
Grace melanjutkan, PSI partai anak muda. Citra PSI sebagai partai politik muda tercermin dalam komposisi kepengurusan dengan 100 persen pengurus di bawah 45 tahun. Lebih spesifik, kepengurusan daerah, 70 persen di antaranya masih di bawah 35 tahun.
Grace Natalie - PSI. (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Grace Natalie - PSI. (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)
Grace mengungkapkan bahwa PSI melakukan terobosan baru dalam rekrutmen calon legislatif (caleg) terbuka.
ADVERTISEMENT
"Bagi PSI, salah satu akar permasalahan korupsi adalah proses rekrutmen yang tertutup, eksklusif dan nepotis. Sedikit sekali tempat bagi mereka yang kompeten, jujur dan bersih, untuk itu, PSI membangun terobosan baru dalam rekrutmen caleg yang melibatkan panelis independen," jelas Grace.
Kemudian, PSI bukan partai oligarki. Grace menegaskan, PSI tidak dipimpin dengan gaya kepemimpinan yang berpusat pada segelintir orang.
"Di PSI tidak ada pemilik saham tunggal atau sekelompok oligarki yang mengendalikan kebijakan partai," ujarnya.