Fahri Hamzah Minta Tito Tuntaskan Persoalan e-KTP untuk Cegah Curang di Pilkada

Fahri Hamzah saat peluncuran buku di Pressroom DPR, Jakarta, Jumat (27/9/2019). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Waketum Partai Gelora, Fahri Hamzah, berbicara mengenai potensi kecurangan di Pilkada 2020. Salah satunya potensi kecurangan yakni data pemilih yang berpangkal dari tak beresnya pendataan kependudukan di e-KTP.

Fahri pun meminta Mendagri, Tito Karnavian, untuk menuntaskan persoalan e-KTP demi mencegah potensi kecurangan di Pilkada. Sebab saat ini, kata Fahri, data kependudukan di Indonesia masih bermasalah.

"Sekali lagi dalam proses pemilihan. Sekarang misalnya bisa enggak kita menghindari kecurangan dalam pemilihan. harus dijawab bisa kita hindari. Kepada Pak Menteri (Tito Karnavian), saya WhatsApp beliau waktu terpilih jadi menteri. Saya whatsapp beliau dan saya titip satu saja, Pak, bisa enggak kita selesaikan e-KTP," kata Fahri dalam diskusi virtual yang juga diikuti Tito, Sabtu (20/8).

"Single identity number digitalisasi republik itu adanya di Dukcapil. Kalau kita sudah punya single identity number, maka banyak sekali kecurangan yang bisa kita hindari," lanjutnya.

Fahri Hamzah saat peluncuran buku di Pressroom DPR, Jakarta, Jumat (27/9/2019). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Mantan Wakil Ketua DPR itu mengatakan, beresnya masalah data kependudukan bisa mengurangi celah kecurangan di Pilkada. Ia tak ingin data kependudukan selalu diributkan jelang pemilu.

"Umumkan setiap warga negara sekarang punya satu identitas, nanti Dukcapil dan KPU punya satu data ini enggak. Sampai mau nyoblos, Dukcapil dan KPU masih berantem, soal ini pemilihnya siapa, berapa banyak, sementara partai-partai protes, banyak pemilih ini yang lahir zaman Majapahit orangnya masih nyoblos. Banyak orang yang baru 2 tahun umurnya sudah nyoblos," ucap Fahri.

Fahri menambahkan jika Tito tak kunjung menyelesaikan pendataan penduduk secara digital, kecurangan Pilkada akan terus terjadi.

"Ini bagaimana kita mau selesaikan? menurut saya ini ada itikad kita enggak mau selesaikan. Kita ini mau terus ada kecurangan, kita ini mau terus ada permainan, itu yang saya khawatir, Pak. Berani enggak kita menyelesaikan ini," kata Fahri.

Selain itu, Fahri mengatakan pemerintah juga perlu membuat sistem pemilihan yang antikorupsi. Dengan demikian, setiap orang memiliki hak yang sama untuk memajukan daerahnya.

"Kita harus mendesain sisitem pemilihan yang sejak awal itu antikorupsi, yang sejak awal itu membuat orang yang punya pikiran yang dapat tempat, bukan orang yang punya uang, bukan orang yang punya kedudukan," pungkasnya.

***

(Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona)

Yuk! bantu donasi atasi dampak corona.