Fadli Zon: Jika Data Kematian COVID-19 Tak Akurat, Perbaiki, Bukan Dihapus

Fadli Zon saat menghadiri peluncuran buku di pressroom DPR, Jakarta, Jumat (27/9/2019). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Keputusan pemerintah yang mengeluarkan data kematian dari indikator penanganan COVID-19 terus mendapatkan kritikan. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai, keberadaan data kematian bukan hanya sekadar angka.

Menurut dia, data kematian merupakan salah satu tolak ukur untuk menunjukkan keberhasilan penanganan pandemi.

"Beginilah kalau urusan tak diserahkan pada ahlinya. Data kematian bukan sekadar angka. Itu nyawa manusia Indonesia yang seharusnya dilindungi tumpah darahnya," kata Fadli Zon dalam cuitan di Twitter yang dibagikan kepada kumparan, Rabu (11/8).

Fadli menyebut adanya kegagalan pemerintah dalam menekan korban yang berjatuhan akibat pandemi COVID-19. Lagipula, kata dia, jika memang manajemen data bermasalah, maka sudah seharusnya diperbaiki. Bukan malah dihapus.

"Kita gagal mencegah korban begitu banyak. Kalau data tak akurat, perbaiki. Bukan dihapus sebagai indikator penanganan," katanya.

Foto udara warga berziarah di dekat pusara keluarganya di area pemakaman khusus COVID-19 di TPU Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (15/7/2021). Foto: M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO

Sebelumnya, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Sukamta juga mengkritisi hal ini. Sukamta menilai kebijakan ini hanya akal-akalan pemerintah saja.

"Saya pikir ini hanya akal-akalan pemerintah untuk menutupi sengkarut manajemen data COVID-19 dari pusat hingga daerah. Sementara pemerintah sudah tidak sabar untuk menurunkan level PPKM karena tuntutan kepentingan ekonomi," kata Sukamta.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan menghapus data kematian dari indikator penanganan corona. Keputusan itu menyusul adanya kesalahan saat memasukkan data kematian harian.

"Evaluasi tersebut kami lakukan dengan mengeluarkan indikator kematian dalam penilaian karena kami temukan adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa minggu ke belakang sehingga menimbulkan distorsi dalam penilaian," kata Menko Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan dalam konferensi pers virtual, Senin (9/8) malam.

***

Saksikan video menarik di bawah ini: