DPP PDIP Cabut Dukungan ke Bupati Alor Buntut Marahi Staf Risma

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di acara Rakornas Pemuda Muhammadiyah. Foto: PDIP

Video Bupati Alor Amon Djobo memarahi staf Mensos Tri Rismaharini sampai ke telinga DPP PDIP, salah satu partai yang merekomendasikan Amon Djobo di Pilkada Serentak 2017.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai Amon Djobo tidak memahami tata kelola pemerintahan dalam hal koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dari tingkat pusat hingga daerah. Atas tindakannya tersebut, DPP PDIP memutuskan mencabut rekomendasi dan dukungan kepada Amon Djobo dan wakilnya, Imran Duru.

"DPP PDI Perjuangan mencabut rekomendasi dan dukungan kepada Bupati dan Wakil Bupati pasangan Drs. Amon Djobo dan Imran Duru, S.Pd., mempertimbangkan bahwa Bupati bukan kader PDI Perjuangan sehingga tidak dapat dilakukan pemecatan," kata Hasto dalam pernyataannya, Rabu (2/6).

Di Pilkada 2017, Amon berpasangan dengan Imran Duru, didukung 7 partai yaitu PDIP, NasDem, Partai Demokrat, PAN, PKS, Partai Gerindra dan PPP.

Gara-gara memarahi staf Risma, DPP PDIP mencabut surat DPP PDI Perjuangan nomor: 3628/IN/DPP/XI/2017, tanggal 30 November 2017, perihal Rekomendasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor pada Pilkada Serentak Tahun 2017 dan dinyatakan tidak berlaku.

"Menginstruksikan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Alor untuk berkoordinasi dengan seluruh Pimpinan Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Alor terkait pencabutan rekomendasi dan dukungan tersebut pada butir 1 dan 2 di atas," ujarnya.

PDIP pun menegaskan bagi kader yang tidak mengindahkan instruksi dan melakukan aktivitas di luar dari kebijakan tersebut akan diberikan sanksi organisasi.

Anggota PDIP Dapil Alor Sebut Perilaku Bupati Amon Djobo Tak Pantas

Sementara itu, anggota DPR Fraksi PDIP dari Dapil NTT 1, Andreas Hugo Pareira, mengatakan perilaku Amon Djobo sangat tidak pantas. Apalagi perilaku seperti itu sudah pernah dilakukan terhadap seorang perwira menengah Kodam Udayana berpangkat kolonel.

"Perilaku Amon Djobo yang seharusnya menjadi panutan masyarakat mempertontonkan kebrutalan temperamen dan emosi yang tidak terkendali ini perlu menjadi perhatian semua pihak, agar sang bupati pengumbar caci maki brutal ini memperoleh sanksi hukum maupun politik agar tidak mengulangi perilaku brutalnya," kata Pareira.

Dalam video berdurasi 3 menit 9 detik yang viral, Amon Djobo memarahi staf Mensos karena kesal Program Keluarga Harapan (PKH) diurus oleh DPRD dan bukan Pemda Alor. Ia juga menyebut akan bersurat ke Presiden Jokowi terkait PHK itu, dan bahkan mengusir staf Mensos itu.