Demokrat: Tudingan SBY Berdasarkan Pengakuan Orang yang Didatangi BIN

Ferdinand Hutahahean, tim hukum SBY (Foto: Rafyq Alkandy Ahmad Panjaitan/kumparan)

Badan Intelijen Negara (BIN) membantah pernyataan Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebut BIN tidak netral dalam Pemilu mendatang. Kadiv Advokasi dan Hukum Demokrat Ferdinand Hutahaean menyebut meski menghormati bantahan BIN namun ia menyebut tudingan SBY tersebut berdasarkan informasi dari orang-orang yang didatangi BIN.

"Kami memang tidak memiliki bukti konkret terkait ketidaknetralan BIN karena memang operasi intelijen itu kan senyap, tertutup. Tapi kalau pengakuan dari beberapa orang yang mengaku didatangi orang BIN, ada," ucap Ferdinand dalam keterangan tertulisnya, Minggu (24/6).

"Jadi, yang disampaikan oleh SBY itu memang ada dasarnya, yaitu informasi dan laporan yang beliau terima dari orang-orang yang layak dipercaya," imbuhnya.

Namun, ia mengaku pihaknya tetap menghormati apapun bantahan BIN dan berharap BIN bisa benar-benar netral dalam Pilkada 2018 dan Pileg-Pilpres 2019. Ia juga meminta, jika memang ada penumpukan personel BIN di Jawa Timur dan Jawa Barat agar segera dievaluasi dan ditarik kembali.

"Intinya, jika memang BIN netral ya kami berterimakasih. Tapi jika memang ada upaya di lapangan yang tidak netral mohon diurungkan dan dibatalkan. Mari kita sama-sama menjaga demokrasi ini dengan baik," lanjut Ferdinand.

Ferdinand juga mengimbau Presiden Joko Widodo untuk memberikan pernyataan yang jelas, jernih, dan tidak bersayap dan memerintahkan TNI, Polri, BIN dan Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tetap netral dan tidak berpihak kepada salah satu paslon.

"Presiden jangan diam melihat semua ini. Sebab jika diam, nanti rakyat menduga bahwa Jokowi justru menikmati ketidaknetralan ini atau bahkan terlibat. Jadi kami minta kepada Presiden Jokowi untuk sebelum tanggal 27 Juni bisa mengeluarkan penyataan dan perintah kepada seluruh aparat negara untuk netral," pungkasnya.