Deklarasi #2019GantiPresiden di Aceh Terancam Batal

Buku manual relawan #2019GantiPresiden. (Foto: Puti Cinintya Arie Safitri/kumparan)

Deklarasi #2019GantiPresiden yang dimotori kader muda PKS di Aceh terancam batal karena belum mengantongi izin dari kepolisian. Kapolresta Banda Aceh Kombes Trisno Riyanto menyebut aksi tersebut rencananya akan belangsung di Stadion H Dimurlata, Lampineung, Sabtu (1/9).

"Enggak ada izin, tapi memang kemarin ada orang (panitia) ke sini, terus disuruh lengkapi persyaratan. Waktunya kan 2 hari, ini kan (sudah) 3 hari, jadi itu tidak ada izin," kata Trisno saat dikonfirmasi, Jumat (31/8).

Selain itu, Trisno menyebut aksi ini juga terancam batal karena dikhawatirkan menimbulkan keributan. Untuk itu, Kamtibmas Polresta Banda Aceh menyarankan agar panitia tidak menggelar aksi tersebut terlebih dahulu.

"Takutnya ada gesekan nanti. Jadi alasan Kamtibmas, kita sarankan jangan dululah. Mungkin nanti, tunggu masa kampanye. Jadi mungkin mereka juga kayaknya tidak lakukan itu. Mungkin hanya sekadar temu kader atau apa," jelas Trisno.

Aksi deklarasi tersebut juga sempat menuai penolakan dari berbagai kelompok. Salah satunya adalah kelompok pria memakai sebo (penutup wajah) yang dalam videonya mengancam akan membubarkan deklarasi jika tetap dilaksanakan di Aceh.

"Kami menolak kedatangan Anda untuk mendeklarasikan ganti presiden pada 1 September 2018 di Banda Aceh. Jangan coba-coba mengganggu kedamaian orang Aceh," kata pria dalam video berdurasi 35 detik itu.

“Kalau Anda memaksa datang ke Aceh untuk mendeklarasikan ganti presiden ‘kamo ureung Aceh hana’ (kami orang Aceh tidak) menjamin keselamatan Anda di Nanggroe Aceh. Allahu Akbar,” teriak mereka.

Selain itu, deklarasi juga menuai penolakan dari kelompok masyarakat yang menamakan dirinya Gerakan Cinta Pemilu Damai. Tak hanya deklarasi #2019GantiPresiden saja, kelompok ini juga menolak deklarasi #Jokowi2Periode karena dinilai bisa menyebabkan perpecahan.

Koordinator Masyarakat Cinta Pemilu Damai, Teuku Muzwari Irza, menyebut perang tagar tersebut adalah gerakan yang akan menimbulkan disparitas dalam kehidupan bermasyarakat di Aceh. Apalagi, hal tersebut tidak etis dilakuakn sebelum masa kampanye dimulai.

"Gerakan ganti presiden dan Jokowi 2 periode tidak etis dikampanyekan, seolah kita semua sedang mengkudeta demokrasi secara paksa. Biar masyarakat memilih secara demokratis sesuai dengan harapannya,” ujar Teuku di Bundaran Simpang Lima, Banda Aceh, Jumat (31/8).

“Masyarakat Aceh mendukung Pemilu Nasional 2019 yang demokratis sesuai dengan konstitusi. Kita tidak mendukung proses pemilu yang menjatuhkan kelompok lain, karena hal tersebut dapat merusak persatuan bangsa," tandasnya.