Cak Imin Minta Ulama Terbitkan Fatwa Haram Terima Amplop di Pemilu

13 Januari 2023 18:12 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
6
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Konpers Cak Imin usul NU-Muhamadiyah raih nobel perdamaian 2022-2023 di Gedung DPR RI, Rabu (16/1/2022). Foto: DPR
zoom-in-whitePerbesar
Konpers Cak Imin usul NU-Muhamadiyah raih nobel perdamaian 2022-2023 di Gedung DPR RI, Rabu (16/1/2022). Foto: DPR
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meminta ulama mengeluarkan fatwa atau hukum menerima amplop bagi masyarakat saat pemilu atau money politics. Dia menilai, money politics marak terjadi di Pemilu.
ADVERTISEMENT
"Harapan kami doa restu, tausiyah, fatwa yang harus ditegaskan terutama mohon fatwa dalam ijtima ulama nusantara ini agar meneguhkan kembali hukumnya menerima amplop dalam menentukan pilihan dalam setiap pemilihan umum," kata Cak Imin di acara Ijtima Ulama Nusantara, di Hotel Millennium, Jakarta, Jumat (13/1).
Lebih lanjut, Cak Imin minta dengan tegas kepada para ulama yang hadir dalam acara itu untuk mengeluarkan fatwa haram tentang money politics.
"Ya fatwa haram [money politics]," ucapnya.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dalam acara Ijtima Ulama Nusantara di Hotel Millennium, Jakarta, Jumat (13/1/2023). Foto: Zamachsyari/kumparan
Lebih lanjut, Cak Imin meminta kepada para mubalig agar mengingatkan kepada publik bahwa hak pilih tak sebanding dengan uang yang diterima.
"Penegasan terutama terhadap mubalig-mubalig secara lebih intensif menyampaikan kepada publik jemaah kepada seluruh umat dan masyarakat bahwa hak pilih jauh lebih mahal dibandingkan transaksi pragmatis yang ada," terang Cak Imin.
ADVERTISEMENT
Wakil Ketua DPR itu juga meminta kepada para kiai untuk lebih proaktif ke masyarakat untuk mengingatkan supaya tak mudah terpengaruh dengan proses transaksi politik.
"Mohon secara khusus ini kiai-kiai di panggung setahun ke depan ini lebih proaktif lebih mendampingi umat dan masyarakat agar setidaknya tidak terpengaruh dalam menentukan pilihan yang berdasarkan proses transaksi politik," pungkasnya.
Dewan Syuro DPP PKB menggelar Ijtima Ulama Nusantara, di Hotel Millenium, Jakarta, Jumat (13/1). Acara itu merupakan forum silaturahmi dan konsolidasi gagasan dan pandangan konstruktif para ulama, kiai, dan pimpinan pondok pesantren di Tanah Air dalam menghadapi Pemilu 2024.
Selain Wakil Presiden Ma'ruf Amin, hadir juga Menteri Tenaga Kerja RI Ida Fauziyah, Wakil Ketua Dewan Syura DPP PKB Andi M Ramly, Sekretaris Dewan Syura DPP PKB KH Saifullah Maksum dan berbagai kiai dari berbagai daerah.
Wapres RI KH. Ma'ruf Amin (tengah) hadir dalam acara Ijtima Ulama Nusantara di Hotel Millennium, Jakarta, Jumat (13/1/2023). Foto: Zamachsyari/kumparan