Buya Syafii soal Tabloid 'Indonesia Barokah': Perbuatan Orang Biadab

Tokoh Muhammadiyah sekaligus Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Ahmad Syafii Maarif, di acara Seminar Internasional di Universitas Gadjah Mada (UGM), Jumat (25/1). (Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan)

Jelang Pilpres, ribuan tabloid 'Indonesia Barokah' ditemukan di sejumlah masjid di Indonesia. Termasuk dikirim ke Sleman, Yogyakarta, melalui pos.

Menanggapi hal itu, anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Syafii Maarif menilai, penyebaran tabloid itu sangat tidak pantas. Bahkan, tokoh Muhammadiyah itu menilai perbuatan itu sangat biadab.

Terbaru sebanyak 6.000 tabloid itu ditahan di Kantor Pos Sentral Pengolahan Pos Yogyakarta, di Jalan Plemburan Kabupaten Sleman. Tokoh Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif pun enggan berkomentar banyak.

“Itu perbuatan orang biadab. Sudah-sudah,” kata Buya Syafii usai menjadi pembicara dalam seminar internasional di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Jumat (25/1).

Tabloid Indonesia Barokah. (Foto: ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal)

Buya memang tidak menjelaskan secara rinci perbuatan yang ia maksud biadab tersebut. Dia memilih melanjutkan perjalanan dan tidak meneruskan komentar soal itu.

Sementara, mantan Ketua Makamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan dia belum tahu soal penyebaran tabloid 'Indonesia Barokah' itu. Karena itu, dia tak bisa berkomentar banyak.

“Enggak tahu saya, di mana itu? Saya baru dengar. Ndak tahu saya,” tuturnya.

“Saya kira (tabloid Indonesia Barokah) nama restoran,” tambah dia.

Tabloid Indonesia Barokah yang ditemukan di delapan masjid di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. (Foto: Dok. kumparan )

Sebelumnya, ribuan tabloid 'Indonesia Barokah' ditemukan di sejumlah daerah. Di Sleman, 6.000 tabloid dikirim ke kantor pos melalui kereta api. Pengirimnya pun diketahui dari kantor pos Jakarta Selatan.

“Ditujukan ke masjid-masjid dan pesantren. Pengirimnya dari kantor pos Jakarta Selatan. Tugas pos kan mengirimkan ini kita tidak boleh menahan tapi kalau terkait dengan penyelidikan dan sebagainya kita bisa kalau ada perintah dari aparat termasuk Bawaslu maupun Kepolisian,” kata Wakil Kepala Sentral Pengolahan Pos Yogyakarta, Mujiyono, Kamis (24/1/2019).