Bonus Atlet Asian Games dari Pemprov DKI Diupayakan Tak Dipotong Pajak

Anies lepas atlet, pelatih, dan wasit asal DKI yang berlaga di Asian Games, Rabu (15/8). (Foto: Moh Fajri/kumparan)

Pemprov DKI Jakarta akan memberikan bonus kepada atlet asal DKI yang meraih medali di Asian Games 2018.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta Ratiyono mengatakan besaran hadiah peraih medali disesuaikan dengan berdasarkan Kepgub Nomor 1203 yang sudah dikeluarkan oleh Gubernur Anies Baswedan.

“Sudah ada ketentuannya besarannya Rp 300 juta untuk emas, kemudian peraknya Rp 150 juta, perunggunya Rp 90 juta,” kata Ratiyono di sela raker di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Senin (10/9).

Ratiyono menjelaskan saat ini pihaknya sedang membahas bonus tersebut bersama DPRD DKI dalam rapat badan anggaran. Ratiyono mengupayakan bonus yang diterima para atlet tidak akan dipotong pajak.

“Nah di rapat Dewan ini memang kita akan mengusulkan, Dinas Olahraga mengusulkan supaya pajaknya ditanggung oleh negara. Sehingga atlet akan terima misalnya emas Rp 300 juta ya Rp 300 juta,” ujar Ratiyono.

“Paling kontribusi kita adalah pajaknya kita usulkan, diusulkan disetujui. Misalnya kalau emas sekarang jadi Rp 360 juta, Rp 300 juta itu bonusnya, Rp 60 juta pajaknya,” tambahnya.

Ratiyono menginginkan agar pembahasan bonus atlet segera selesai. Sehingga Pemprov DKI bisa secepatnya memberikan guyuran bonus kepada atlet meski sudah mendapatkan dari pemerintah pusat.

Ratiyono berharap agar bonus yang diberikan pemerintah tidak membuat para atlet berpuas diri. Namun semakin optimistis menatap ajang berikutnya untuk membela negara.

“Itu penghargaan supaya mereka lebih bisa giat lagi berlatih. Dan tahun depan ada SEA Games di Manila, Filipina. Nah itu pembuktian kepada para atlet bisa mempertahankan reputasi. Sebagian sudah kembali ke camp, berlatih lagi,” terang Ratiyono.

Ratiyono lalu menyinggung bonus kepada atlet Indonesia dengan beberapa negara di Asia. Menurutnya hal itu juga menjadi pembelajaran bagi pihaknya untuk memberikan bonus kepada para atlet yang berprestasi. Apalagi di Indonesia, kata Ratiyono, para atlet juga mendapat kesempatan menjadi PNS.

“Di Filipina itu Rp 1,6 miliar, Hong Kong Rp 3,5 miliar, tetangga serumpun kita Malaysia Rp 280 juta, kemudian Korsel bebas wajib militer karena dia sudah membela negara, mungkin nilainya lebih dari dia wajib militer, itu penghargaan negara kepada warganya. Kemudian Jepang justru tidak memberikan bonus karena membela negara adalah suatu kehormatan bagi tiap warga,” ungkap Ratiyono.

“Jadi sebagai gambaran bahwa di kita kita sudah mengambil cukup bijak, kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Yang paling penting lagi jangan berhenti sampai di sini,” kata Ratiyono.