BNPB Minta 2.000 TNI Bantu Bangun Hunian Korban Gempa Lombok-Sulteng

Pekerja menyelesaikan pembangunan hunian untuk korban gempa bumi di Desa Gondang, Lombok Utara, NTB, Selasa (4/9/2018). Foto: ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi

Pemerintah terus merampungkan pembangunan hunian tetap atau stimulan di Lombok dan Sulawesi Tengah usai gempa dan tsunami beberapa waktu lalu. Namun menurut BNPB, pembangunan itu dirasa cukup lambat karena kekurangan tukang dan bahan bangunan.

BNPB pun meminta 2.000 pasukan dari satuan Zeni Konstruksi TNI untuk terlibat dalam pembangunan hunian tersebut.

“Sudah sejak Pak Doni (Kepala BNPB) menjabat, kalau tidak salah Januari. Jadi ketika Pak Doni menjabat, dilihat kok pembangunannya lambat. Jadi cari akal, salah satu caranya dengan mengerahkan Zeni itu. Selain karena kurang tukang, ya teknisnya kan kadang bahan bangunannya sulit,” kata Kapusdatinmas BNPB, Agus Wibowo, di Graha BNPB, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (31/10).

Plh. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Agus Wibowo (kiri) saat konferensi persi di BNPB. Foto: Fachrul Irwinsyah/kumparan

Agus mengatakan, BNPB telah berkoordinasi dengan pihak TNI untuk memberangkatkan 2.000 pasukan Zeni TNI ke Lombok dan Sulawesi Tengah.

“Sekarang sudah siap. Tinggal dijalankan. Sekarang masih proses administrasi dan akan segera dikirim ke sana,” kata Agus.

Kerusakan akibat gempa di Lombok. Foto: Dwi Herlambang/kumparan

Agus mengatakan, pasukan Zeni TNI yang berada di Lombok, akan membantu pengerjaan Rumah Stimulan sebanyak 170 ribu unit. Sementara yang sudah dibangun ada 105 ribu unit berkat kerja sama masyarakat, Polri, dan TNI.

Sementara terkait skema pembagian hunian, menjadi kewenangan dari pemerintah setempat. Jadi menurut Agus, masyarakat korban gempa akan didata terlebih dulu oleh pemerintah setempat soal kerusakan rumah, mulai dari ringan, sedang, hingga berat.

Pekerja beraktivitas di lokasi pembangunan hunian tetap untuk korban bencana gempa, tsunami dan likuefaksi di Kelurahan Duyu, Palu, Sulawesi Tengah, Minggu (22/9/2019). Foto: ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah

Lantas, pemerintah setempat akan mengeluarkan surat keputusan (SK) untuk masyarakat yang layak menerima bantuan itu. SK itu kemudian ditujukan ke BNPB. Menurut Agus, BNPB akan mengalokasikan dana bagi pemerintah setempat guna membangun hunian dan memperbaiki rumah warga.

“SK itu kemudian dikroscek. Setelahnya baru dimintakan BNPB. Setelah BNPB oke, BNPB mengeluarkan anggaran. Setelahnya dananya ditransfer ke pemerintah daerah. Pemda nanti yang menjalankan. Kita membantu mengawasi supaya membangun rumahnya benar,” kata Agus.

2 Dana Penanggulangan Dampak Bencana

Agus menjelaskan, ada 2 tipe dana bagi untuk menanggulangi dampak bencana, yakni dana rehabilitasi-rekonstruksi dan siap pakai. BNPB mengukur pemberian kedua dana itu sesuai tingkat kegawatan dari suatu bencana.

Salah satu titik pengungsian bagi warga di Kelurahan Duyu, Palu, Sulawesi Tengah. Tidak jauh dari tempat tersebut kini sedang dibangun Hunian tetap (Huntap) bagi korban bencana. Foto: ANTARA FOTO/Basri Marzuki

Menurut Agus, apabila dibutuhkan dana cepat untuk menanggulangi dampak bencana, maka bisa dengan memakai dana siap pakai. Sementara dana rehabilitasi-rekonstruksi membutuhkan waktu yang panjang untuk pencairan, karena dana itu dikeluarkan Kementerian Keuangan.

“Seperti di Ambon misalnya. Dinilai gawat dalam arti banyak hoaks. Akhirnya pemerintah memutuskan pakai dana siap pakai karena lebih cepat. Karena nanti kalau pakai dana rehab-rekon prosesnya lebih panjang nanti akan banyak komplain. Makanya Pak Presiden memutuskan enam bulan harus jadi,” tutup Agus.