Ada 'Dana Non-Bujeter' Terkait Kasus Korupsi BJB, KPK Usut Aliran Uangnya

Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

KPK mengaku akan mendalami adanya dana non-bujeter di Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten (BJB). Sebab, korupsi pengadaan iklan di BJB disebut untuk pemenuhan dana non-bujeter itu.

Kerugian negara dalam kasus BJB ini mencapai Rp 222 miliar. Diduga, uang itu dipakai untuk memenuhi kebutuhan dana non-bujeter tersebut.

"Penyidik tentunya nanti akan memanggil saksi-saksi dan akan didalami. Salah satu poin yang didalami adalah penggunaan sebagaimana tadi yang sudah disampaikan dana non-budgeter tersebut," kata juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, kepada wartawan, Selasa (18/3).

Tessa mengatakan, pendalaman dilakukan untuk mencari tujuan diadakannya dana non-bujeter, aliran uang, hingga sosok penggagasnya.

"Iya, mulai dari perencanaan, proses pelaksanaannya dan untuk apa uang tersebut digunakan itu nanti akan didalami oleh penyidik," ujar Tessa.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Mereka, yakni:

Kasus ini terkait dengan dugaan korupsi penempatan iklan BJB di media pada 2021-2023. Diduga ada kongkalikong dari pihak BJB dengan agensi iklan untuk mengakali pengadaan iklan tersebut.

Dari sekitar Rp 300 miliar yang dianggarkan, diduga hanya Rp 100 miliar yang benar-benar dipakai untuk iklan di media.

Terdapat selisih Rp 222 miliar yang kemudian fiktif. Dana tersebut diduga kemudian digunakan pihak BJB untuk memenuhi kebutuhan dana non-bujeter.

Para tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Tipikor. Kelima tersangka sudah dicegah ke luar negeri tetapi belum ditahan.

Belum ada keterangan dari kelima tersangka mengenai perkara yang menjeratnya. Untuk Yuddy, dia telah mengundurkan diri dari BJB pada Selasa (4/3) lalu.

Dalam penyidikan kasus ini, KPK menggeledah rumah mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil serta kantor pusat BJB. Ridwan Kamil mengaku kooperatif dengan proses yang dilakukan KPK.