6.000 Personel TNI Amankan Pelantikan DPR/MPR dan Presiden-Wapres

Apel kesiapan pasukan pengamanan pelantikan presiden dan wakil presiden RI di Skadron 17 Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (30/9/2019). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Sebanyak 6.000 personel TNI dikerahkan untuk pengamanan pelantikan anggota DPR/MPR dan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024. Pelantikan akan digelar di gedung DPR/MPR Jakarta Pusat, Selasa (1/10).

“Hari ini kita perkuat, kemarin 3.000, saat ini kita kerahkan 6.000,” ujar Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto usai memimpin apel pengamanan pelantikan presiden, di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (30/9).

“Untuk mempertebal di gedung DPR/MPR, menjaga Istana, sentra ekonomi di Glodok, Jembatan Tiga, Jembatan Lima, kita jaga,” sambung Hadi.

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kanan) saat memimpin apel kesiapan pasukan pengamanan pelantikan presiden dan wakil presiden RI di Skadron 17 Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (30/9/2019). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Mengenai skenario pengamanan, Hadi menjelaskan personel akan lebih banyak ditarik keluar area sekitar gedung DPR. Selain itu, juga akan disiapkan satu helikopter apabila dibutuhkan evakuasi.

“Pejompongan ya, karena di situ ada jalan masuk tol kita jaga supaya enggak ada masyarakat masuk sana, perempatan Slipi kita perkuat, itu arah dari Petamburan dan menuju Palmerah, di situ ada stasiun kereta dan ada pintu menuju masjid ke gedung DPR/MPR,” jelasnya.

Prajurit TNI saat menjalani apel kesiapan pasukan pengamanan pelantikan presiden dan wakil presiden RI. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Kemudian, pintu belakang DPR di lapangan tembak juga menjadi titik yang diperkuat pengamanannya oleh TNI. Sebagian pasukan sudah dikerahkan sejak hari ini untuk mengantisipasi aksi demo lanjutan.

“Kita perkuat, perbanyak pasukan TNI Polri supaya masyarakat yang ingin lakukan unjuk rasa tidak langsung ambil batu di situ dan bawa batu. Kita awasi dan halau kalau mereka akan masuk gedung DPR/MPR,” tegasnya.