Tunggu Masukan Pengusaha, Revisi DNI Ditargetkan Tuntas Pekan Ini

Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution (kanan) saat konferensi pers soal Paket Kebijakan Ekonomi XVI di Kantor Presiden. (Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan)

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan draf Peraturan Presiden (Perpres) mengenai revisi Daftar Negatif Investasi (DNI) ada di tangan Presiden Jokowi pekan ini.

Adapun revisi Perpres Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal ini molor dari rencana awal yang akan diterbitkan akhir pekan lalu.

Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) itu menyebut, pemerintah akan mendengar dan menerima masukan dari kalangan pengusaha terlebih dulu sebelum draf tersebut diserahkan ke Jokowi. Pada besok, Selasa (27/11), Darmin juga akan menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Solo untu berdiskusi sekaligus sosialisasi revisi DNI.

"Saya besok juga ke Solo. Minggu ini juga kami selesaikan (draf revisi DNI). Akhir minggu ini akan kami naikkan ke presiden," ujar Darmin di Hotel Four Season, Jakarta, Senin (26/11).

Implementasi revisi Daftar Negatif Investasi (DNI) belum bisa dilakukan dalam pekan ini. Sebab, aturan terkait revisi DNI ini akan kembali disusun pemerintah setelah berdiskusi dan mendapat masukan dari kalangan pengusaha.

"Sehingga, kami akan duduk memang setelah sosialisasi, duduk bersama-sama setelah itu selama berapa hari. Nanti setelah itu, bagaimana hasilnya ya itu yang akan kami naikkan ke presiden," katanya.

Darmin sebelumnya menargetkan pada Jumat ini Perpres untuk DNI bisa selesai diteken, sehingga Senin pekan depan sudah bisa diimplementasikan.

"Perkiraan Perpres akan selesai minggu ini," tambahnya.

Ketua Kadin Rosan Roeslani di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta (18/9/2018) (Foto: Ema Fitriyani/kumparan)

Namun demikian, Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani menuturkan pihaknya tak dilibatkan dalam revisi DNI. Sehingga Rosan meminta pemerintah untuk menunda implementasi DNI dan meminta pemerintah untuk melakukan sosialisasi terlebih dahulu ke pengusaha.

"Detail masukannya akan kami sampaikan nanti, setelah dibahas bersama asosiasi pengusaha, besok. Karena itu kami berharap pemerintah bisa menunda penerapan DNI," kata Rosan.