Tugas dari Jokowi untuk Luhut: Pangkas Impor Migas hingga Hilirisasi

Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman di Kabinet Kerja, Luhut Binsar Pandjaitan, dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/10). Pemanggilan ini terkait dengan penyusunan kabinet baru di periode kedua pemerintahan Jokowi.

Luhut menjelaskan, pada saat pertemuan dengan Jokowi, ia diminta untuk kembali menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Namun, di periode kedua ini, ada satu tambahan tugas lagi bagi Luhut selain bidang maritim, yakni investasi.

Jokowi juga memberikan sejumlah pekerjaan rumah kepada Luhut. Mulai dari memangkas impor migas, mendorong proyek kilang, hingga investasi di industri petrokimia.

"Beliau (Jokowi) memberi arahan-arahan untuk penyelesaian masalah-masalah investasi untuk petrochemical, juga B20-B30 (mandatori penggunaan biodiesel) sehingga impor migas bisa kita kurangi. Beliau minta refinery, petrochemical harus selesai," kata Luhut.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan. Foto: Fanny Kusumawardhani

Pekerjaan rumah berikutnya adalah menarik investor-investor, misalnya dari Uni Emirat Arab, agar menanam modalnya ke Indonesia. Hilirisasi mineral juga harus dikawal Luhut.

"Presiden sudah set up target, sudah di-brief ke saya memang hubungan ke UEA (Uni Emirat Arab) dan perusahaan tokoh-tokoh yang punya fund besar kita dorong cepat. Termasuk hilirisasi, Presiden juga perintahkan seperti nickel ore ekspornya jangan lebih dari kuota yang ada sampai 1 Januari (2020) ke depan. Bertahap secepatnya hilirisasi, kita lakukan untuk masuk ke supply chain," paparnya.

Kemudian Luhut juga diminta mempercepat pengembangan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Kayan dan kawasan industri di Kalimantan Utara. "Kita tawarkan ke AS untuk melihat hydropower Kayan, dengan industrial state yang besarnya bisa sampai 50.000 ha itu bisa kita selesaikan 5 tahun," tutupnya.

Luhut merupakan menteri Jokowi di periode 2014-2019. Awalnya ia menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Lalu pada 12 Agustus 2015, Luhut dipercaya menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno. Dan Mulai 27 Juli 2016, Luhut menjadi Menko Kemaritiman. Nama Luhut memang sebelumnya diprediksi bakal dipertahankan Jokowi.